Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat merealisasikan dukungan negara bagi penguatan demokrasi daerah.
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, pada Selasa, 15 September 2026, menandai dimulainya penyaluran dana Rp 1,753 miliar kepada sembilan partai politik.
Menarik Dibaca. . .
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulut dalam membangun kelembagaan partai yang sehat, meningkatkan literasi politik masyarakat, sekaligus memastikan tata kelola bantuan keuangan negara berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Bantuan diberikan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., yang akrab disapa YSK, menginstruksikan jajaran Pemprov untuk mempercepat proses administrasi dan penyaluran bantuan keuangan partai politik.
Arahan itu menegaskan agar seluruh tahapan berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas.
Instruksi tersebut menjadi perhatian serius Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Kepala Kesbangpol Sulut, Johnny Alexander Suak, S.E., M.Si., menyatakan pihaknya memastikan setiap tahapan administrasi berjalan lancar.
“Instruksi Bapak Gubernur jelas, proses administrasi harus dipercepat dan dilaksanakan secara tertib.
Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan demokrasi dan pendidikan politik masyarakat,” ujar Johnny Alexander Suak.
Ia memandang bantuan keuangan partai politik bukan sekadar dukungan anggaran, melainkan instrumen strategis dalam membangun sistem demokrasi yang sehat melalui pendidikan politik, kaderisasi, dan penguatan kelembagaan partai.
Berdasarkan perolehan suara sah Pemilu Tahun 2024, nilai bantuan keuangan Partai Politik di Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan sebesar Rp 1.200 per suara sah.
Total alokasi kepada sembilan Partai Politik mencapai Rp 1.753.068.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Rincian alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
1. PDI Perjuangan: Rp 722.422.800
2. Partai Golkar : Rp 256.550.400
3. Partai Demokrat : Rp 199.333.200
4. Partai NasDem : Rp 193.828.800
5. Partai Gerindra : Rp 150.116.400
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : Rp 78.934.800
7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) : Rp59.340.000
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : Rp 47.136.000
9. Partai Perindo: Rp 45.405.600
TOTAL : Rp 1.753.068.000
Dalam penandatanganan BAST, delapan Partai Politik memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, masing-masing diwakili Ketua, Bendahara, dan tenaga administrasi bantuan politik.
Kedelapan partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Perindo.
Sementara itu, Partai Golkar belum mengikuti penandatanganan BAST lantaran masih melengkapi dokumen pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Surat Keputusan Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara.
Pemprov Sulut tetap membuka ruang dan kesempatan bagi Partai Golkar untuk menuntaskan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Kesbangpol Sulut Johnny Alexander Suak memaparkan bantuan keuangan diarahkan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik, kaderisasi anggota partai, penguatan kelembagaan organisasi, serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.
“Penandatanganan BAST ini merupakan tahapan penting untuk memastikan bantuan keuangan negara disalurkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kami berharap seluruh Partai Politik memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen membangun hubungan kelembagaan yang harmonis dengan seluruh Partai Politik sebagai bagian dari kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan daerah.
Pelaksanaan penandatanganan BAST Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 berlangsung tertib dan lancar.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. terus memperkuat sinergi bersama Partai Politik dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Johnny Alexander Suak, S.E., M.Si.
