Sulut, M-Nusantara.com – Pasca tanah longsor yang melanda ruas jalan Girian–Likupang KM 27 di Desa Tinerungan, Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Ringgo Radetyo, ST, M.Eng, IPU, ASEAN.Eng, menyatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada upaya darurat untuk menjaga fungsionalitas jalan nasional meskipun kondisi lereng masih terus bergerak aktif. Langkah ini diambil demi memastikan akses masyarakat tetap terbuka, mengingat jalan tersebut memiliki peran vital bagi perekonomian dan mobilitas warga di wilayah utara Sulawesi.

Ringgo Radetyo menjelaskan bahwa prioritas utama adalah menerapkan langkah-langkah teknis yang cepat tanpa mengabaikan keselamatan pengguna jalan. “Kami memprioritaskan akses masyarakat tetap terbuka dengan langkah-langkah teknis yang cepat, karena jalan ini vital bagi perekonomian dan mobilitas warga,” ujarnya di Manado, Jumat (10/4/2026). Ia menambahkan bahwa perbaikan jalan nasional pascabencana harus mengedepankan keselamatan sekaligus mempertimbangkan karakteristik geoteknis wilayah yang rentan longsor.
Sebagai tindakan darurat, BPJN Sulawesi Utara memutuskan untuk menggeser trase jalan menjauhi daerah longsoran. Keputusan ini diambil setelah tim teknis melakukan asesmen lapangan dan menemukan bahwa lokasi longsor masih menunjukkan ketidakstabilan struktur tanah. Penggeseran trase dilakukan dengan memanfaatkan ruas yang lebih aman di sisi lain, sehingga jalan tetap fungsional dan kendaraan tetap dapat melintas tanpa harus melewati zona longsoran aktif yang membahayakan.

Hingga saat ini, tim teknis BPJN Sulawesi Utara masih melakukan monitoring harian terhadap pergerakan longsoran. Setiap hari dilakukan pengukuran pergeseran tanah, pengamatan retakan baru, serta evaluasi curah hujan yang berpotensi memicu longsor susulan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa lereng masih mengalami pergerakan aktif, sehingga status kewaspadaan tetap tinggi bagi petugas dan pengguna jalan yang melintas di trase darurat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Investigasi DPP KIBAR, Alfrets Ingkiriwang, menyatakan bahwa pendekatan darurat yang dilakukan BPJN sudah tepat, namun perlu diimbangi dengan transparansi data monitoring kepada publik. “Kami mengapresiasi langkah cepat BPJN Sulut, tetapi masyarakat berhak mengetahui secara berkala tingkat pergerakan lereng dan potensi risiko yang masih ada. Investigasi independen perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada kelalaian dalam analisis geoteknis sebelumnya,” tegas Alfrets Ingkiriwang di Manado. Ia juga mendorong agar penanganan permanen tidak ditunda terlalu lama demi keselamatan pengguna jalan.
Ringgo Radetyo menjelaskan bahwa karena lereng yang longsor belum stabil, penanganan permanen untuk ruas jalan ini terpaksa harus menunggu hingga kondisi geoteknis benar-benar aman. Pihaknya tidak ingin mengambil risiko dengan membangun ulang infrastruktur di atas tanah yang masih bergerak, karena dikhawatirkan akan membahayakan jiwa manusia dan pemborosan anggaran.
BPJN Sulawesi Utara mengimbau masyarakat pengguna jalan Girian–Likupang untuk selalu waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Meskipun trase sementara telah tersedia, potensi longsor susulan masih ada mengingat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut. Pengguna jalan diminta tidak memaksakan diri melintas saat hujan deras atau jika melihat tanda-tanda bahaya seperti retakan baru atau tanah yang turun.
Pihak BPJN berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan ketat dan segera merealisasikan penanganan permanen begitu lereng dinyatakan stabil. Alfrets Ingkiriwang dari DPP KIBAR menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal proses tersebut agar tidak ada spekulasi teknis yang merugikan masyarakat. “Kami akan memastikan bahwa setiap tahap penanganan, dari darurat hingga permanen, dilakukan dengan standar keselamatan tertinggi dan melibatkan partisipasi warga setempat,” pungkasnya. Dengan sinergi antara pemerintah dan pengawasan publik, diharapkan jalan nasional yang andal dan aman dapat segera terwujud demi kenyamanan bersama. (**)
















