Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Ketua LSM Mabes Japri, Boy Barahama, menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis Pelabuhan Manado bagi perekonomian masyarakat kepulauan. Menurutnya, pelabuhan tersebut bukan hanya sekadar lokasi kapal berlabuh dan penumpang keluar-masuk, melainkan menjadi nadi perekonomian warga Nusa Utara, Sangihe, Talaud, dan Sitaro. Jumat (16/10/2026)
Boy Barahama mengungkapkan bahwa ratusan juta rupiah dana masyarakat berputar melalui berbagai aktivitas pelayaran, perdagangan, jasa transportasi, usaha kecil, serta kegiatan ekonomi lain yang bergantung pada keberadaan pelabuhan tersebut.
Menarik Dibaca. . .
“Di balik setiap keberangkatan kapal, terdapat dana masyarakat yang menggerakkan roda ekonomi. Ada pedagang yang mengirim barang, pengusaha pelayaran yang menjalankan usaha, buruh pelabuhan yang mencari nafkah, sopir yang mengangkut penumpang, pelaku UMKM yang menjual makanan, hingga keluarga yang menggantungkan hidup pada kelancaran aktivitas pelabuhan,” ujar Boy Barahama kepada media.
Ia berpandangan bahwa Pelabuhan Manado tidak dapat dipandang hanya dari sisi bisnis dan keuntungan perusahaan semata, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kepentingan rakyat dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Nusa Utara.
Boy Barahama mengingatkan agar kebijakan pengelolaan pelabuhan tidak menambah beban masyarakat, menyulitkan penumpang dan pengantar, serta menghambat aktivitas ekonomi warga kepulauan yang setiap hari bergantung pada transportasi laut.
“Masyarakat Nusa Utara bukan sekadar pengguna jasa pelabuhan. Mereka adalah bagian penting dari denyut ekonomi Pelabuhan Manado. Dana mereka ikut menghidupkan aktivitas pelabuhan, menggerakkan perdagangan, dan menopang kehidupan banyak orang,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika dana masyarakat Nusa Utara ikut menghidupkan Pelabuhan Manado, maka sudah sepatutnya kebijakan pengelolaan pelabuhan juga memperhatikan kepentingan masyarakat Nusa Utara.
Boy Barahama menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak penataan dan modernisasi pelabuhan. Namun, setiap kebijakan harus dilakukan secara transparan, proporsional, tidak memberatkan rakyat, serta tetap menghormati kewenangan instansi pemerintah yang berwenang.
“Pelabuhan Manado adalah simpul ekonomi strategis bagi masyarakat kepulauan. Jangan sampai rakyat yang selama ini ikut menghidupkan pelabuhan justru dipersulit oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Boy Barahama mengajak seluruh elemen masyarakat Nusa Utara untuk bersatu menjaga pelabuhan, melindungi rakyat, dan memperjuangkan keadilan ekonomi bagi masyarakat kepulauan. (Red)
