Gorontalo, M-Nusantara.com — Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo menjadi sorotan dari berbagai media yang tergabung dalam Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). Sorotan tersebut berkaitan dengan pelayanan administrasi dan komunikasi birokrasi yang dinilai perlu ditingkatkan, khususnya dalam merespons surat permohonan dari organisasi.
Ketua Panitia Rapimnas dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) AKPERSI, sekaligus Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti seluruh prosedur administratif dalam mengajukan permohonan dukungan kegiatan kepada DPRD Provinsi Gorontalo.
Namun demikian, dalam prosesnya, informasi yang diterima belum sepenuhnya memberikan kepastian, hingga pada akhirnya diperoleh keterangan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan belum dapat direalisasikannya dukungan tersebut.
“Kami menghormati setiap kebijakan yang diambil, termasuk terkait keterbatasan anggaran.
Namun, kami berharap adanya transparansi sejak awal, sehingga komunikasi dapat berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Yance.
Ia menambahkan, ke depan diharapkan adanya sistem pelayanan yang lebih responsif, terukur, dan terbuka, sehingga setiap organisasi atau masyarakat yang berkoordinasi dengan DPRD dapat memperoleh kepastian informasi secara jelas dan tepat waktu.
“Hal ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijaga bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yance Harun juga menyampaikan harapannya kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Hi Tomas Mopili, agar dapat memberikan perhatian terhadap peningkatan kinerja ASN di lingkungan DPRD, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan komunikasi kelembagaan.
AKPERSI memandang bahwa peningkatan kualitas pelayanan ASN merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Sebagai bentuk langkah konstruktif, AKPERSI juga membuka ruang dialog dan komunikasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna membahas perbaikan sistem pelayanan ke depan.
“Kami berharap dapat melakukan audiensi secara resmi dengan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga ke depan terbangun sinergi yang lebih baik antara lembaga legislatif dan insan pers,” tutup Yance. (Red)
















