Manado, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Senin (12/10/2026). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol., dan diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.
Kunjungan pengawasan ini menyoroti peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program pertanahan dan penataan ruang.
Menarik Dibaca. . .
Dalam paparannya, Wagub Victor menekankan pentingnya pendekatan pengawasan dan pembinaan yang membedakan wilayah daratan dengan kawasan kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Siau Tagulandang Biaro. Perbedaan kondisi geografis, keterbatasan akses komunikasi, serta tantangan wilayah perbatasan menuntut kebijakan afirmasi dan dukungan operasional pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah kepulauan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI untuk mengalokasikan anggaran operasional dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2027 guna memperkuat jangkauan pengawasan hingga ke pulau-pulau terluar.
Dari sisi pembangunan, Wagub memaparkan perekonomian Sulawesi Utara tumbuh 5,42 persen pada triwulan kedua 2026 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 76,32. Angka kemiskinan turun menjadi 6,32 persen pada Maret 2026, dengan perhatian khusus diarahkan ke wilayah perdesaan dan kepulauan.
Program perhutanan sosial telah menjangkau ribuan kepala keluarga dan kelompok usaha, yang kini difokuskan pada pendampingan bisnis serta akses pasar. Sektor strategis lain seperti layanan energi terbarukan, pengelolaan ruang laut untuk nelayan, konektivitas pariwisata Likupang, hingga pemenuhan standar pelayanan pendidikan terus diperkuat.
Pada aspek pemerintahan umum dan penataan kawasan perbatasan, Pemprov Sulut bersama Forkopimda dan TPID menjaga stabilitas daerah, penanganan konflik sosial, serta pengendalian inflasi pangan. Perhatian khusus dialokasikan untuk kawasan perbatasan di Kepulauan Talaud dan Sangihe melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Miangas dan Marampit serta peningkatan fasilitas perlintasan.
Di bidang pertanahan dan tata ruang, Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang RTRW yang mengintegrasikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
Pemprov Sulawesi Utara berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti secara terukur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian layanan di Sulawesi Utara. (**)
