Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar workshop strategis untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam mencegah korupsi di pemerintahan daerah.
Kegiatan yang berlangsung Rabu (19/8/2026) di Ruang Rapat C.J. Rantung Lantai 2, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 69, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara ini menandai langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif .
Menarik Dibaca. . .
Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders yang mengangkat tema “Pemanfaatan Layanan Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah” ini menghadirkan Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak.
Dalam sambutannya, Yuyuk menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar sarana menyampaikan informasi kegiatan pemerintah, melainkan instrumen strategis dalam membangun budaya antikorupsi .
“Komunikasi publik yang dikelola secara terbuka, mudah dipahami, dan mampu merespons kebutuhan publik dapat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Yuyuk di hadapan para peserta .
Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, S.I.P., M.M. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, S.E., M.E., Ak., CA., serta Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kabid Kominfo) pada DKIPS Provinsi Sulawesi Utara, Clief Ridel Wangke, S.Sos . Kehadiran kedua pejabat ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik sebagai upaya preventif pemberantasan korupsi.
Yuyuk Andriati Iskak menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Berbagai kanal digital seperti media sosial dan website pemerintah harus dikelola dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan publik, bukan sekadar menjadi etalase kegiatan pemerintah . Ia mendorong agar nilai-nilai antikorupsi yang tercermin dalam jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan sehari-hari .
Kepala DKIPS Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, menyatakan bahwa workshop ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengelola komunikasi publik di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kapasitas dalam membangun narasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk memastikan informasi pemerintah tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga dapat dipahami dan dipercaya,” tegasnya .
Sementara itu, Kabid Kominfo Clief Ridel Wangke, yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis lapangan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
Pengalamannya di bidang jurnalistik dan birokrasi diharapkan mampu memperkuat peran DKIPS sebagai corong informasi pemerintah daerah yang kredibel .
Dalam workshop tersebut, KPK dan DKIPS Sulut juga menandatangani Komitmen Bersama untuk memperkuat jejaring diseminasi, pertukaran informasi, serta kampanye antikorupsi di daerah.
Kolaborasi ini akan dilanjutkan melalui produksi podcast bertema pemanfaatan komunikasi publik dan kanal digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung pencegahan korupsi .
Kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran pengelola komunikasi publik dari pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, dengan harapan dapat menghasilkan gagasan dan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di masing-masing daerah . (**)
