Minahasa, M-Nusantara.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano kembali mengukuhkan diri sebagai rumah pembinaan yang tidak hanya mengurung, tetapi juga mendidik.
Kali ini, institusi tersebut memfasilitasi puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengikuti penyuluhan hukum serta konsultasi legal yang digelar secara langsung di dalam area lapas, Jumat (17/7).
Menarik Dibaca. . .
Kerja sama strategis ini melibatkan Klinik Bantuan Hukum Kasalang Center dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tondano.
Kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi angin segar bagi para narapidana yang selama ini kerap merasa asing dengan seluk-beluk proses peradilan yang mereka jalani.
Dalam sesi yang berlangsung interaktif itu, para peserta tidak hanya duduk mendengar paparan materi, tetapi juga diberikan ruang konsultasi privat untuk mengungkapkan persoalan-persoalan hukum yang masih membelenggu pikiran mereka.
Kegiatan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar setiap warga binaan, yaitu pemahaman utuh mengenai hak-hak hukum, alur persidangan, hingga akses nyata terhadap layanan bantuan hukum.
Dengan pendekatan yang humanis, para pemateri dari klinik hukum dan pengadilan negeri berupaya mencairkan kebekuan informasi yang selama ini mungkin menghalangi warga binaan untuk memperjuangkan keadilan bagi diri mereka sendiri.
Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Tondano, Wendy Mongdong,,A.Md.IP., S.H.menyatakan bahwa penyuluhan hukum bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan fondasi penting dalam proses pembinaan.
Menurutnya, pemahaman yang benar tentang hukum akan membentuk kesadaran sekaligus memberikan kepastian bagi warga binaan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka selama menjalani masa pidana.
“Kami ingin warga binaan tidak hanya patuh, tetapi juga paham. Dengan bekal pengetahuan hukum yang cukup, mereka bisa menjalani proses ini dengan lebih tenang dan terarah.
Lapas Tondano akan terus membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin berkolaborasi demi pemenuhan hak-hak warga binaan,” ujar Wendy dalam sambutannya di tengah acara.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Tondano, Yulius Jum Hertantono, A.Md.IP., S.H., M.Si,. memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang telah terjalin dengan Klinik Bantuan Hukum Kasalang Center dan Posbakum Pengadilan Negeri Tondano.
Ia menilai bahwa langkah ini adalah wujud nyata dari komitmen lapas dalam membangun ekosistem pemasyarakatan yang tidak abai terhadap aspek keadilan substantif.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bahu-membahu menghadirkan edukasi hukum bagi warga binaan kami.
Sinergi semacam ini adalah bagian dari upaya Lapas Tondano untuk memastikan pembinaan berjalan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keterampilan dan rohani, tetapi juga dari sisi kesadaran hukum. Kami ingin hak-hak warga binaan tetap terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Yulius.
Dengan terus digulirkannya program-program kolaboratif seperti ini, Lapas Kelas IIB Tondano menunjukkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, transparan, dan berpihak pada keadilan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia terus bergerak menuju wajah yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan hukum setiap individu yang sedang menjalani proses pidana.(**)
