Minahasa, M-Nusantara.com – Rapat koordinasi tata kelola komisi informasi daerah yang akuntabel berlangsung di Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan setempat, Dr. Arody Arely Tangkere. Forum tersebut menghadirkan perwakilan dari berbagai perusahaan media sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Pertemuan digelar Selasa, (21/4/2026). Dalam sambutannya, Asisten II menyampaikan apresiasi atas kehadiran insan pers yang dinilai memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Beliau juga mengingatkan pentingnya akurasi berita mengingat masih ditemukan informasi keliru di masyarakat, seperti salah menulis visi misi yang seharusnya “Minahasa yang maju dan sejahtera” bukan “Dinas Pariwisata yang maju dan sejahtera”.
Menarik Dibaca. . .
Pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri memiliki tiga misi, 17 program unggulan, serta lima program prioritas untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) telah rampung pada 2025 sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang. Seluruh program ini diharapkan dapat tersosialisasikan dengan baik melalui dukungan media.
Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi jalur resmi publikasi setiap kegiatan pemerintah. Proses pengaturan juga harus dilalui sebelum informasi disebarluaskan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pemberitaan dan seluruh data yang keluar dapat dipertanggungjawabkan.
Moderator yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Minahasa, Ricky H. R. Laloan, SH, kemudian mengarahkan diskusi kepada narasumber yang lebih menguasai alur menuju versi 6. Narasumber yang dimaksud adalah Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Jeiske Nova Selang, ST, MP SDA.
Dalam pemaparannya, Jeiske menjelaskan bahwa E-Katalog Versi 6 merupakan platform pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang terintegrasi dengan INAPROC. Sistem ini fokus pada produk dalam negeri dan UMKM. Pendaftaran penyedia dilakukan melalui situs katalog.inaprok.id dengan verifikasi email, nomor WA, NIK, swafoto, serta unggahan NIB atau NPWP.
Manajemen produk memungkinkan pengunggah barang dengan fitur varian untuk ukuran, warna, harga, dan stok dalam sekali unggah. Harga yang tercantum sudah termasuk pajak. Proses pembelian oleh pemerintah atau PPK mencakup pencarian produk berdasarkan kategori, penambahan ke keranjang, checkout, hingga fitur negosiasi harga melalui sistem.
Fitur unggulan E-Katalog V6 antara lain data otomatis terintegrasi dengan OSS, AHU, dan DJP sehingga lebih valid. Penandatanganan digital atau tanda tangan elektronik digunakan untuk surat pesanan, dan pembayaran terintegrasi. Dalam percakapan disebutkan pula perbedaan antara tender, pengadaan langsung, dan e-katalog, dengan prinsip harga tidak selalu yang tertinggi selama ada kesepakatan.
Kesimpulan sederhana dari pemaparan tersebut menyebut E-Katalog V6 sebagai toko online resmi untuk belanja pemerintah. Penyedia cukup mendaftar dan mengunggah produk, sementara instansi tinggal mencari, memasukkan ke keranjang, negosiasi, lalu menandatangani secara digital. Hadir dalam kegiatan ini selain Asisten II, Kepala Dinas Kominfo Ricky Laloan, Kepala Bidang Kominfo Minahasa Ricky Taniowas, serta sejumlah rekan dari berbagai perusahaan media. (**)
