Manado, M-Nusantara.com – Semangat pembangunan perumahan rakyat di Sulawesi Utara memasuki babak baru. Komitmen kuat untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai kini diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Gagasan besar ini dirumuskan dalam sebuah pertemuan puncak di ibu kota, yang mempertemukan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Pertemuan yang berlangsung di kantor kementerian itu menghasilkan rancangan program perumahan yang komprehensif dan berkeadilan, yang akan segera direalisasikan di provinsi paling utara Sulawesi tersebut.
Menarik Dibaca. . .
Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar warganya. Menurutnya, langkah bersama ini krusial agar setiap program yang dijalankan tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang paling memerlukan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan aliran manfaat program dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Utara. (27/2/2026)
Salah satu hasil monumental yang disepakati adalah peningkatan drastis bantuan stimulan perumahan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melonjak secara signifikan dari alokasi sebelumnya yang hanya 748 unit menjadi 8.000 unit rumah. Angka ini mencerminkan percepatan luar biasa dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumahnya secara mandiri dengan dukungan pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebanyak satu tower Rumah Susun (Rusun) akan segera didirikan di wilayah Manado, yang diperuntukkan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini diambil untuk mengakomodasi kebutuhan hunian di pusat kota serta mendorong pemerataan akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Tidak hanya untuk masyarakat umum, program ini juga menyasar kebutuhan hunian bagi para abdi negara dan tokoh masyarakat. Sebanyak 400 hingga 600 unit rumah pada tahap awal disiapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), personel TNI dan Polri, para atlet, serta tokoh agama melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan. Keragaman sasaran ini menunjukkan inklusivitas program yang dicanangkan.
Dukungan pembiayaan turut menjadi perhatian utama dalam paket kebijakan ini. Melalui kerja sama dengan BP TAPERA, sebanyak 7.000 unit rumah subsidi akan dialokasikan. Di sisi lain, untuk menggerakkan roda ekonomi lokal, Kementerian PKP menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar yang disertai subsidi bunga sebesar 5 persen. Para pengembang lokal pun mendapat suntikan modal kerja hingga Rp50 miliar guna mempercepat realisasi pembangunan hunian rakyat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada wilayah yang terdampak bencana dan kawasan kumuh. Program ini mencakup bantuan penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembangunan rusun asrama dan hunian tetap bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang baru saja tertimpa musibah banjir di awal tahun. Aspek kebencanaan ini menjadi prioritas untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang terdampak.
Untuk memastikan ketepatan sasaran dari seluruh program ambisius ini, Menteri PKP Maruarar Sirait telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna melakukan sinkronisasi data secara akurat dan mutakhir. Langkah ini diambil agar bantuan benar-benar mengalir kepada keluarga yang berhak dan membutuhkan, meminimalisir potensi kesalahan data yang kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Menteri PKP dijadwalkan akan berkunjung ke Sulawesi Utara. Lawatan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan lapangan, memastikan proses administrasi berjalan sempurna, serta memberikan apresiasi atas sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan program perumahan rakyat yang bermartabat. (Sumber : Edo)
