Manado, M-Nusantara.com – Lembaga Pemberdayaan Pengawasan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (LP3KIT) secara resmi menggelar rapat perdana pengurus pusat di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Rapat ini digelar untuk memenuhi persyaratan administrasi pengajuan badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya di hadapan puluhan anggota yang hadir dengan antusias, Ketua Umum LP3KIT, Frans Toli, menekankan bahwa pendirian lembaga ini bukanlah untuk menciptakan perpecahan atau menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Sebaliknya, LP3KIT hadir untuk menjawab tantangan dan menyatukan persepsi di kawasan Indonesia bagian timur yang dinilai terancam terpecah-belah akibat faktor kecemburuan sosial terhadap pembangunan di kawasan barat.
Menarik Dibaca. . .
“Kami ingin menyatukan persepsi bahwa tidak boleh ada yang keluar dari NKRI. NKRI harga mati bagi kami,” tegas Frans Toli dalam rapat perdana tersebut. Ia menjelaskan bahwa keberadaan LP3KIT merupakan wadah untuk menyerap aspirasi dari wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini seringkali terabaikan. “Indonesia bagian timur adalah bagian integral Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita terbuka berbicara dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Frans Toli juga menyoroti perlunya pemerintah pusat untuk mengakomodir aspirasi dari kawasan timur. Ia mengungkapkan kesiapan untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto jika berkesempatan hadir di Sulawesi Utara atau Makassar. “Saya akan siap untuk dialog untuk mengemukakan persoalan Sulawesi Utara yang perlu digarisbawahi,” imbuhnya, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat dari Papua, NTT, Ambon, Maluku, hingga Sulawesi untuk mempertahankan NKRI demi masa depan bangsa.
Hadir dalam rapat yang berlangsung Sabtu (29/8/2026) tersebut, puluhan anggota yang merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di kawasan timur. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan LP3KIT yang diharapkan mampu menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat Indonesia bagian timur dengan pemerintah pusat.
“Jangan kuatir dengan kehadiran LP3KIT. Lembaga ini bukan ancaman, tetapi akan menyatukan kawasan Indonesia bagian timur yang terancam terpecah-belah oleh disintegrasi,” tambah Ketua Umum.
LP3KIT saat ini tengah memproses administrasi ke Kesbangpol Sulut setelah struktur kepengurusan pusat terbentuk. Langkah ini diambil untuk memastikan lembaga memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mengawal dan mengawasi pembangunan di kawasan Indonesia timur, sejalan dengan semangat UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .
(Remmy Sinaulan)
