Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Layanan publik dan keterbukaan informasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus No. 4, Bumi Beringin, Manado, menjadi perhatian LSM INAKOR Sulawesi Utara. Organisasi tersebut menyoroti proses koordinasi yang ditemui Ketua LSM INAKOR Sulut sekaligus Ketua Harian DPN, Rolly Wenas, saat mendatangi kantor tersebut untuk keperluan administrasi resmi terkait hasil audit keuangan negara.
Rolly Wenas datang dengan dua agenda. Pertama, menyerahkan dokumen fisik resmi yang sebelumnya diterima melalui email dari pihak BPK. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Rolly Wenas sebagai salah satu syarat dalam permohonan informasi publik. Namun, saat hendak menyerahkan dokumen langsung ke pihak PPID, ia diarahkan untuk menitipkannya melalui petugas sekuriti. Kedua, ia bermaksud mengikuti konseling tatap muka untuk memperoleh penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi web E-PPID BPK. Tim LSM INAKOR membutuhkan penjelasan langsung dari pejabat berwenang terkait sejumlah fitur dan tata cara permohonan pada aplikasi tersebut agar proses administrasi berikutnya dapat berjalan lancar.
Menarik Dibaca. . .
Menurut keterangan Rolly Wenas, alih-alih memperoleh layanan di Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), ia diminta menyampaikan keperluannya melalui petugas keamanan. Melalui perantara petugas sekuriti, pihak Humas/PPID BPK Sulut menyampaikan bahwa dokumen dapat dititipkan di sekuriti, dan jika ada hal lain terkait konseling atau kendala, pemohon diminta menyurat kembali dengan waktu tanggapan paling lambat 10 hari.
Rolly Wenas menilai respons tersebut belum mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ia juga menilai sikap tersebut belum sejalan dengan Asta Cita, khususnya poin ke-7 yang bertekad memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil.
“Kami datang untuk menemui pejabat berwenang demi kepentingan publik. Kami membawa dokumen resmi dan berniat meminta edukasi teknis agar sinergi pemberantasan korupsi berjalan baik. Arahan untuk menitipkan dokumen di pos sekuriti dan menunggu 10 hari tanpa ruang penjelasan langsung menjadi perhatian kami terkait kualitas pelayanan publik,” ujar Rolly Wenas.
Atas kejadian tersebut, LSM INAKOR secara terbuka mendesak BPK RI Pusat untuk mengevaluasi Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara beserta jajaran Humas dan PPID terkait. LSM INAKOR menilai sikap aparatur yang membatasi akses masyarakat terhadap fungsi kontrol sosial merupakan indikasi maladministrasi yang dapat memengaruhi citra BPK sebagai lembaga audit yang bersih, terbuka, dan akuntabel.
Narasumber: Rolly Wenas (Ketua LSM INAKOR Sulut / Ketua Harian DPN)
• Nomor Telepon: 0853 9469 6755
• Email: rollywenas27@gmail.com
