Sulut, M-Nusantara.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kembali mengungkap perkembangan terbaru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan pertambangan yang merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.
Penyidik menetapkan mantan Direktur PT Hakian Weleem Rumansi (HWR) berinisial BDG sebagai tersangka baru dalam perkara ini.
Menarik Dibaca. . .
Penetapan tersangka terhadap BDG diumumkan secara resmi Jumat (19/6/2026). Mantan direktur yang menjabat periode 2019-2024 itu langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIA Manado selama 20 hari ke depan.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut Zein Mungaran menjelaskan bahwa BDG diduga tidak melakukan penyelidikan awal terkait kegiatan eksploitasi sebagai dasar penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS) perusahaan.
Padahal, hasil penyelidikan awal dan eksplorasi tersebut tetap dinyatakan valid untuk digunakan dalam penyusunan FS dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2021.
“BDG dengan sengaja menyatakan valid terhadap penyelidikan awal dan eksplorasi PT HWR tahun 2019 seolah-olah telah dilakukan sebagai dasar penyusunan FS dan RKAB 2021,” ungkap Zein Mungaran kepada wartawan
Penyidik juga menemukan dugaan manipulasi dokumen feasibility study yang dilakukan secara tidak sah. Dalam proses tersebut, BDG diduga bekerja sama dengan BAT yang merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut tahun 2019. BDG diduga memberikan uang sekitar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta kepada BAT guna memperlancar pengurusan FS yang tidak sah.
Total kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 45 miliar. Nilai tersebut terdiri dari kerugian akibat kerusakan lingkungan seluas 43 hektare sebesar Rp 17 miliar dan kerugian negara sebesar Rp 28 miliar dari pengelolaan emas yang tidak sah. Kerugian lingkungan dihitung berdasarkan penilaian ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sedangkan kerugian negara dihitung oleh ahli dari Universitas Tadulako (UNTAD).
Atas perbuatannya, BDG dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelumnya, Kejati Sulut telah menetapkan dua tersangka dalam perkara yang sama. Mereka adalah BAT, Eks Kadis ESDM Sulut tahun 2019, serta HJ, warga negara asing asal Tiongkok yang menjabat sebagai Manajer Operasional PT HWR periode 2020-2025. Penetapan tersangka terhadap BAT dan HJ dilakukan Kamis (18/6) malam.
Sementara itu, tersangka HJ ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) karena tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak tiga kali tanpa alasan yang sah.
Penyidikan perkara dugaan korupsi tambang di PT HWR masih terus berkembang. Kejati Sulut membuka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini seiring dengan proses penyidikan yang berjalan secara transparan. (**)
