Manado, M_Nusantara.com – Sorotan tajam kembali mengarah pada persoalan hak pensiunan di Kota Manado. Tuntutan yang diajukan sejumlah pensiunan terkait penundaan pembayaran pensiun memaksa manajemen PDAM Manado Wanua Wenang untuk berbicara jelas. Direktur Utama PDAM, Melky Taliwuna, dengan sabar namun tegas, mengurai benang kusut yang bersumber dari dua zaman pengelolaan berbeda dalam sejarah air minum kota ini.Senin (2/2/2026)
Dalam ruang yang penuh perhatian, Taliwuna memulai penjelasannya dari sebuah prinsip universal: tanggung jawab perlindungan. Ia menegaskan, PDAM Manado, seperti halnya seluruh PDAM di Indonesia, telah memiliki sistem perlindungan standar melalui asuransi bagi para pensiunannya. “Kami tercatat resmi di Dana Pensiun Bersama Perpamsi, yang hingga hari ini tetap berjalan dan berfungsi,” ujarnya, menempatkan institusinya dalam koridor aturan nasional yang telah baku.
Menarik Dibaca. . .
Namun, kemudian berbelok ke sebuah periode transisi yang menjadi jantung persoalan. Taliwuna dengan gamblang memisahkan dua era. Periode pertama, rentang 2007 hingga November 2022, adalah zaman di mana layanan air minum Manado dioperasikan oleh PT Air Manado, sebuah badan usaha swasta. Pada masa itu, hak pensiun para pekerja yang memasuki masa pensiun diikat dalam perjanjian asuransi jiwa bersama dengan perusahaan swasta tersebut. Sebuah kontrak yang menciptakan ruang hukum tersendiri.
Periode kedua dimulai pada November 2022, ketika kendali operasional kembali ke pangkuan daerah melalui PDAM Manado Wanua Wenang. Sejak momen pengambilalihan itu, Taliwuna menegaskan, seluruh pensiunan yang memenuhi syarat telah menerima pembayaran pensiun mereka secara rutin dan tepat waktu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di badan usaha milik daerah.
Penjelasan ini bukan sekadar pembelaan institusional, melainkan upaya untuk memetakan medan problem yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa terdapat masa lalu—sebuah warisan kontraktual dari era swastanisasi—yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Pensiunan yang merasa haknya tertunda berasal dari mereka yang memasuki masa pensiun di era PT Air Manado, di mana kewajiban pembayaran terikat pada perjanjian dengan pihak ketiga.
Di penghujung paparannya, Taliwuna tidak menutup dengan penyangkalan, tetapi dengan sebuah janji tindak. “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait dan mengacu pada perjanjian yang telah ada,” tekadnya. Ini adalah komitmen untuk menjadi jembatan, meski arus yang harus diseberangi berasal dari sungai hukum dan kewajiban masa lalu yang bukan sepenuhnya ciptaannya.
Pernyataan ini menjadi penegas bahwa tanggung jawab moral tidak lekang oleh waktu atau perubahan status. Di balik kompleksitas birokrasi dan warisan kontrak, yang diutamakan adalah kepastian dan keadilan bagi mereka yang telah mengabdi. Persoalan ini kini menunggu tindak lanjut, di mana koordinasi dan kesepakatan harus berbicara lebih lantang daripada sekadar klaim dan tuntutan. (**)
