Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Hingga kini, publik masih menantikan kejelasan hukum pasca penggeledahan dramatis yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terhadap sebuah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado, pada Kamis (23/7/2026) lalu .
Dalam operasi yang berlangsung hampir delapan jam itu, penyidik menyita barang bukti fantastis berupa uang tunai senilai Rp 18,8 miliar dan emas seberat 900 gram, yang diduga kuat terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas PT Hakian Wellem Rumansi (HWR) di Kabupaten Minahasa Tenggara .
Menarik Dibaca. . .
Menyusul penggeledahan yang menyita perhatian publik tersebut, Sekjen DPP Lembaga Pemantau Penyakit dan Korupsi Kolusi Pejabat. (LP2KKNp), Matius Ratulangi, angkat bicara.
Ia mempertanyakan perkembangan kasus tersebut, terutama setelah pengusaha berinisial JA yang rumahnya digeledah dikabarkan telah dua kali menjalani pemeriksaan namun hasilnya belum juga dipublikasikan secara transparan .
Matius Ratulangi menyatakan bahwa transparansi dalam proses hukum sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak untuk mengetahui secara jelas arah dan perkembangan penanganan perkara yang melibatkan barang bukti fantastis ini .
“Kami meminta pihak Kejaksaan untuk transparan dalam proses pemeriksaan. Kejelasan dan kelanjutan kasus ini adalah hak publik untuk mengetahuinya, tentunya tetap dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Matius Ratulangi, di sela-sela pernyataannya .
Sebagai informasi, penggeledahan yang menjadi sorotan ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus korupsi tata kelola tambang emas PT HWR yang telah berjalan hampir dua dekade, sejak 2005 hingga 2026 . Dalam kasus ini, Kejati Sulut sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala Dinas ESDM Sulut dan oknum direktur perusahaan .
Matius Ratulangi menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kasus ini tidak berakhir menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat Sulawesi Utara .(Red)
