Sangihe, M-Nusantara.com – Upaya mengoptimalkan arus logistik di wilayah kepulauan kembali digulirkan melalui pertemuan lintas pemangku kepentingan di Pelabuhan Tahuna. Fokus utama kegiatan tersebut adalah merumuskan kesepakatan bersama yang lebih adil dan transparan mengenai pengelolaan angkutan barang, baik yang keluar maupun masuk dari dermaga setempat.
Forum penyelarasan dan harmonisasi tersebut berlangsung Selasa, (28/4/2026), di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas IIB Tahuna. Lokasi ini menjadi pusat diskusi yang menghubungkan berbagai unsur penting dalam rantai kepelabuhanan.
Menarik Dibaca. . .
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., hadir langsung dalam rapat tersebut untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berpihak pada stabilitas ekonomi daerah. Kehadirannya juga menandakan perhatian serius pemerintah kabupaten terhadap dinamika operasional pelabuhan.
Kegiatan itu turut dihadiri oleh otoritas pelabuhan, perwakilan pengusaha jasa angkutan, serta serikat pekerja terkait. Keterlibatan seluruh pihak ini dimaksudkan agar suara dari setiap lapisan pelaku usaha dan tenaga kerja dapat terdengar dalam pengambilan keputusan bersama.
Salah satu pokok bahasan yang mendapat sorotan adalah rencana penyesuaian tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), mengingat tarif yang berlaku sudah cukup lama tidak mengalami perubahan signifikan. Rapat mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi serta perkembangan inflasi sebagai dasar utama dalam menentukan besaran tarif baru.
Di samping soal tarif, seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas kepelabuhanan didorong untuk terus meningkatkan profesionalisme. Dorongan ini bertujuan mendukung kelancaran arus barang di wilayah Kepulauan Sangihe yang memiliki karakteristik geografis kepulauan.
Rapat juga membahas peninjauan kembali redaksi kesepakatan operasional yang dikenal dengan PJPT. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kejelasan regulasi, mencegah potensi kerugian bagi pihak tertentu, serta menciptakan iklim usaha yang transparan dan kondusif.
Melalui proses penyelarasan dan harmonisasi ini, para pihak berharap dapat memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja pelabuhan.
Biro : Heri O.Lesbata.
Sumber informasi ini berasal dari Prokopim Kabupaten Kepulauan Sangihe.
