Manado, M_Nusantara.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah eskalasi dalam memperjuangkan nasib 71 karyawan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Persoalan ketidakpastian status kerja puluhan karyawan tersebut akan dibawa hingga ke tingkat pusat, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komisi IX DPR RI.
Menarik Dibaca. . .
Langkah ini diambil setelah komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (13/1/2026) lalu. Rapat tersebut menghadirkan pimpinan RSUP Kandou dan perwakilan karyawan yang terdampak untuk mendengar secara langsung akar permasalahan dan keluhan yang terjadi.
Pangkal persoalan bermula dari hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025. Sebanyak 71 karyawan yang telah bekerja di rumah sakit tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi. Padahal, mayoritas dari mereka telah mengabdi cukup lama, rata-rata lebih dari enam tahun, bahkan ada yang telah mencapai dua dekade.
Uniknya, penolakan terhadap sebagian karyawan ini juga dikarenakan mereka sudah bekerja sejak sebelum RSUP Kandou berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menimbulkan ketidakadilan tersendiri di mata karyawan, mengingat pengabdian mereka justru dimulai pada era awal transformasi rumah sakit tersebut.
Akibat tidak lolos PPPK, manajemen rumah sakit mengeluarkan kebijakan yang justru memantik penolakan. Para karyawan diminta beralih status menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Instruksi sepihak ini ditolak mentah-mentah oleh ke-71 karyawan yang merasa hak dan pengabdiannya tidak dihargai.
Mereka bersikukuh menuntut kepastian status kepegawaian yang layak. Harapan mereka ada dua: dapat diakomodir sebagai pegawai rumah sakit secara langsung, atau setidaknya diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK paruh waktu yang sesuai dengan bidang dan pengalaman kerja mereka selama ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut menegaskan komitmennya. “Kami berkomitmen memperjuangkan nasib 71 karyawan RSUP Kandou yang statusnya belum ada kepastian. Hasil dari dengar pendapat kemarin akan kami sampaikan sebagai rekomendasi ke Kementerian Kesehatan,” ujarnya, Kamis (15/1/2026). Alasan pembawaan ke pusat karena RSUP Kandou merupakan institusi di bawah Kemenkes RI.
Dengan dibawanya masalah ini ke Kemenkes dan Komisi IX DPR RI, perjuangan nasib 71 karyawan RSUP Kandou memasuki babak baru. Tuntutan mereka akan mendapatkan perhatian langsung dari otoritas kesehatan nasional, membawa harapan baru untuk penyelesaian yang adil dan manusiawi bagi para pekerja yang telah lama mengabdi. (**)
