Sitaro, M-Nusantara.com – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang sejak November 2025 ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) kini memasuki tahap kritis yang tidak bisa lagi ditunda penuntasannya. Proses penyidikan yang berjalan intensif telah mengantongi berbagai alat bukti kuat setelah memeriksa kurang lebih 1.300 saksi, mulai dari masyarakat penerima bantuan hingga para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sitaro. Bahkan hingga saat ini, lembaga penegak hukum tersebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp 22,775 miliar itu. Kamis (23/4/2026)
Namun di tengah perkembangan penyidikan yang tergolong masif, publik justru mempertanyakan sikap Kejati Sulut yang dinilai belum menyentuh aktor utama dalam pusaran kasus ini, yakni Bupati Kepulauan Sitaro. Tekanan publik semakin menguat setelah terungkap sejumlah fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan jelas sang bupati, salah satunya dengan adanya Surat Keputusan (SK) Nomor 147 yang ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Dokumen tersebut dinilai menjadi pintu masuk intervensi dalam proses penyaluran bantuan yang seharusnya mengikuti ketentuan ketat dari pemerintah pusat.
Menarik Dibaca. . .
Fakta lain yang tak kalah mencolok adalah adanya surat resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tertanggal 4 Juli 2025 yang secara tegas melarang Pemerintah Kabupaten untuk mengorganisir pengadaan barang dan jasa, serta tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap masyarakat penerima bantuan. Padahal, larangan itu justru dilanggar dengan terbitnya kebijakan daerah yang mengatur mekanisme penyaluran secara berbeda. Hal ini memperkuat indikasi pelanggaran ketentuan yang berujung pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit.
Bendahara Umum DPP LSM Kibar Nusantara Merdeka, Novita J Supit, dengan tegas menyatakan bahwa Kejati Sulut tidak boleh ragu atau terkesan tebang pilih dalam menangani kasus ini. Menurutnya, jika alat bukti sudah cukup dan keterlibatan Bupati Sitaro sudah sangat jelas, maka tidak ada alasan hukum untuk tidak segera menetapkannya sebagai tersangka. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Novita dalam keterangan pers yang diterima sejumlah awak media.
Tokoh masyarakat Sitaro, Fenly Sigar, SE., SH., MM., M.Pd, juga menyuarakan hal senada dengan nada yang lebih keras. Ia menilai kasus ini bukan sekadar persoalan hukum formal, tetapi menyangkut rasa keadilan masyarakat korban bencana yang telah tertimpa musibah ganda. “Jika benar ada intervensi yang melanggar aturan BNPB, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ujarnya seraya mendesak Kejati Sulut untuk segera melayangkan panggilan ketiga dan menaikkan status bupati menjadi tersangka.
LSM Kibar Nusantara Merdeka menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus menyentuh pihak-pihak yang diduga sebagai pengambil kebijakan dan aktor intelektual di balik skandal ini. Organisasi masyarakat sipil itu memperingatkan bahwa jika Kejati Sulut tidak segera mengambil langkah tegas, maka kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tak hanya itu, sikap ragu-ragu juga membuka ruang spekulasi luas mengenai adanya intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Publik Sitaro dan berbagai elemen masyarakat sipil kini menaruh harapan besar pada Kejati Sulut untuk membuktikan independensinya. Mereka ingin melihat apakah lembaga tersebut berani menaikkan status bupati meskipun yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala daerah. Desakan yang terus mengalir ini menjadi ujian kredibilitas bagi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di mata publik, baik lokal maupun nasional.
Sebagai bentuk desakan konkret, LSM Kibar Nusantara Merdeka menyampaikan tiga tuntutan tegas. Pertama, Kejati Sulut segera melayangkan panggilan ketiga kepada Bupati Sitaro. Kedua, menetapkan Bupati Sitaro sebagai tersangka jika telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah. Ketiga, menuntaskan kasus ini secara transparan, profesional, dan tanpa intervensi. “Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Keadilan harus ditegakkan demi rakyat dan kemanusiaan,” demikian pernyataan penutup dari organisasi tersebut mengakhiri desakan mereka. (**)
