Sangihe, M-Nusantara.com – Menurut keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wandu C.C Labesi bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan berbagai langkah penanganan pascagempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah tersebut. Meskipun tidak menimbulkan tsunami, gempa yang sangat kuat itu menyebabkan kepanikan masyarakat serta mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah dan infrastruktur. Selasa (9/6/2026)
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang disertai dengan pernyataan resmi bencana oleh Bupati. Penetapan status ini bertujuan untuk membuka ruang penggunaan anggaran darurat guna menangani kebutuhan mendesak masyarakat terdampak serta menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan.
Menarik Dibaca. . .
Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan yang terjadi di seluruh wilayah terdampak. Data kerusakan masih terus bergerak seiring laporan yang disampaikan oleh camat, lurah, dan kapitalaung. Pemerintah meminta seluruh aparat di tingkat kecamatan dan kampung untuk segera menyampaikan laporan sesuai prosedur agar penanganan dan bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Fokus utama penanganan saat ini diarahkan ke wilayah kepulauan terluar, khususnya Kecamatan Kepulauan Marore yang menjadi daerah paling dekat dengan pusat gempa. Kampung Kawio disebut sebagai salah satu wilayah dengan dampak kerusakan paling besar. Dalam waktu dekat, Bupati bersama Forkopimda dan perangkat daerah akan mengunjungi Kawio, Matutuang, dan wilayah lainnya untuk melakukan kerja bakti membersihkan puing-puing bangunan, memberikan dukungan moril kepada masyarakat, serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Sementara itu, masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Terkait laporan adanya rumah-rumah yang mengalami kerusakan namun belum menerima bantuan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh laporan akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku sebelum bantuan disalurkan.
Pemerintah berharap seluruh unsur pemerintah mulai dari tingkat kampung, kelurahan, hingga kecamatan dapat bekerja sama dalam mempercepat proses pelaporan dan pendataan sehingga bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
(Heri O.Lesbata)
