Sangihe, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Thungari, S.E., M.M., secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (31/03/2026). Penyerahan ini menjadi bukti nyata kedisiplinan dan kesiapan daerah dalam memenuhi tahapan penting siklus pengelolaan keuangan negara.
Menarik Dibaca. . .
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diikuti oleh lima pemerintah daerah lainnya, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Keikutsertaan Sangihe dalam momentum ini menempatkan daerah tersebut pada jajaran pemerintah daerah yang patuh terhadap jadwal pelaporan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Bupati Michael Thungari, dalam sambutannya yang mewakili pemerintah daerah, menegaskan bahwa penyampaian LKPD Unaudited bukan sekadar pemenuhan kewajiban normatif semata. Beliau menyatakan bahwa capaian ini merupakan wujud nyata komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan keuangan daerah.
Prestasi ini tidak terlepas dari upaya strategis yang terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan berbagai inovasi yang telah dilakukan, di antaranya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam pengelolaan keuangan serta memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan koridor aturan.
Lebih lanjut, Pemkab Sangihe juga gencar melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Langkah ini diambil untuk memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan memiliki kompetensi yang mumpuni dan mampu beradaptasi dengan dinamika regulasi yang terus berkembang. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi salah satu fondasi utama dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi target utama.
Tak hanya mengandalkan sumber daya manusia, inovasi teknologi informasi juga menjadi kunci prestasi pengelolaan keuangan Sangihe. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga data yang disajikan menjadi lebih akurat, real-time, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Michael Thungari juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Pihaknya mengakui bahwa peran strategis BPK dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan pembinaan yang konstruktif telah menjadi katalis positif bagi pemerintah daerah. Pembinaan yang berkelanjutan tersebut membantu daerah dalam mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini serta mencari solusi terbaik sebelum laporan akhir diperiksa.
Dengan terserahkan LKPD Unaudited tepat waktu dan komitmen yang terus dijaga, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe optimistis dapat kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan manajemen keuangan daerah, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangihe. (**)
