Manado, M_Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) secara resmi menetapkan Selasa (27/01/2026) sebagai batas akhir mutlak pengosongan Rumah Susun (Rusun) ASN di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado. Tidak ada lagi kelonggaran waktu bagi penghuni yang menempati 58 unit kamar rusun tersebut.
Penertiban ini merupakan bagian dari langkah strategis pembenahan sistem pengelolaan aset daerah. Tujuannya untuk memastikan fasilitas milik negara kembali dimanfaatkan sesuai peruntukan awal dan standar regulasi yang berlaku.
Menarik Dibaca. . .
Keputusan ini didasarkan pada Surat Pemberitahuan Nomor 560/11/PERKIMTAN/I/2026 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulut. Surat tersebut mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Sulut tertanggal 10 Desember 2025 tentang pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara.
Sebelum mengambil tindakan tegas, pemerintah telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan para penghuni. Melalui rapat-rapat itu, dijelaskan alasan mendasar penertiban serta proses yang akan dilaksanakan, guna memberikan pemahaman dan kesiapan bagi pihak terkait.
Kepala Dinas Perkimtan Sulut, Ir. Alexander J. Wattimena, ST, MSi, menekankan bahwa langkah ini diambil demi prinsip keadilan. “Rusun ASN ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara yang memenuhi syarat. Jika digunakan tidak sesuai peruntukan, maka akan ada teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan tapi tidak bisa mendapatkan,” ujarnya.
Wattimena menambahkan bahwa upaya ini bertujuan menciptakan pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan tepat sasaran. “Kami berharap para penghuni dapat memahami bahwa ini adalah upaya bersama untuk tujuan tersebut,” imbuhnya dalam keterangan resmi.
Operasi penertiban tidak sekadar membersihkan hunian, tetapi lebih pada penataan aset. Sasaran utama adalah 58 kamar di Rusun ASN Ranotana yang diduga tidak lagi ditempati oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan awal pembangunan.
Dengan berakhirnya tenggat waktu pada Selasa besok, pemerintah provinsi bersiap melakukan langkah-langkah administrasi dan hukum lebih lanjut terhadap unit yang belum dikosongkan. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses bagi ASN berhak yang selama ini tertahan akibat ketidaksesuaian pemanfaatan rusun. (**)
