Mitra, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Komitmen yang tinggi dalam bidang pelayanan hukum kepada masyarakat desa berhasil mengantarkan daerah ini meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, atas dedikasi Pemkab Mitra dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga ke seluruh desa dan kelurahan.Kamis (26/2/2026)
Menarik Dibaca. . .
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda. Prosesi penyerahan berlangsung di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado. Acara yang khidmat ini disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran para pejabat tinggi daerah ini menandakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan akses keadilan di wilayah provinsi.
Pemberian penghargaan kepada Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan bagian dari agenda yang lebih besar. Acara tersebut dirangkaikan dengan Peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Utara serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Wilayah. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa, sekaligus membekali para kader paralegal dengan pengetahuan yang memadai.
Wakil Bupati Fredy Tuda hadir didampingi oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Mitra. Turut serta dalam rombongan adalah Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jani Rolos, S.Sos, ME, serta Kepala Dinas PMD Moh. Irwan Abdjulu, SE. Kehadiran Kepala Bagian Hukum Setda Dougles Waas, SH, MH dan Kepala Bagian Prokopim Febry Lasut, S.STP, M.Si turut memperkuat delegasi dalam momen bersejarah ini.
Penghargaan yang diterima menjadi bukti konkret komitmen Pemkab Mitra dalam menjamin akses keadilan bagi warganya. Dengan terbentuknya Posbankum di setiap desa dan kelurahan, masyarakat kini memiliki titik akses pertama untuk mendapatkan pendampingan dan konsultasi hukum. Keberadaan pos ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, sehingga keadilan tidak lagi terasa jauh.
Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Gubernur Yulius Selvanus secara resmi mengukuhkan Hendrik Pagiling dalam jabatan barunya. Momen ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah provinsi dengan instansi vertikal di bidang hukum, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di Sulawesi Utara.
Sebagai kelanjutan dari pengukuhan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). MoU ini ditandatangani antara Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. Kerja sama ini menjadi fondasi bagi program-program bersama ke depan, terutama dalam hal pembinaan hukum dan penguatan kapasitas paralegal di tingkat desa.
Program penguatan paralegal desa ini diharapkan mampu memperkecil celah hukum di masyarakat. Melalui pelatihan yang diberikan, para paralegal desa akan menjadi ujung tombak yang memberikan pemahaman dan pendampingan hukum dasar. Dengan demikian, setiap warga negara, tanpa kecuali, berhak mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan setara di hadapan hukum, sebuah cita-cita yang kini mulai terwujud di Bumi Tatapaan. (**)
