Tahuna, M-Nusantara.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan penyaluran bantuan pengembangan kawasan perkebunan dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan berjalan dengan pengawasan berjenjang.
Langkah ini diambil agar bantuan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh petani sebagai penerima manfaat.
Menarik Dibaca. . .
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe Frangki Nantingkaseh , Selasa (15/9/2026), menjelaskan bahwa daerahnya mendapatkan alokasi bantuan untuk sejumlah komoditas perkebunan.
Bantuan tersebut meliputi rehabilitasi tanaman pala seluas 200 hektare, perluasan pala 600 hektare, perlindungan kelapa 300 hektare, serta penataan sagu 200 hektare.
Untuk komoditas pala dan kelapa, bantuan yang akan diterima petani antara lain berupa pupuk organik, benih, serta dukungan biaya operasional atau HOK untuk kegiatan di lapangan.
“Jadi kemarin kita serahkan secara simbolis, kita baru menyerahkan pupuk. Sementara benih masih dalam tahapan, kemudian HOK juga masih ada pemeriksaan administrasi di tingkat kelompok,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan biaya operasional tersebut berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan kelompok tani, mulai dari membuka lahan, membuat lubang tanam hingga penanaman.
Karena bantuan masuk melalui kelompok, maka kelompok penerima juga memiliki kewajiban menyiapkan pertanggungjawaban administrasi.
Sementara untuk bantuan benih, saat ini masih berada dalam proses kontrak. Benih tersebut telah tersedia pada sejumlah penangkar yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tinggal menunggu tahapan penyaluran sesuai persiapan yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah memastikan penyaluran bantuan tidak dilepas begitu saja kepada penerima. Pengawasan dilakukan oleh instansi teknis, khususnya Dinas Pertanian, bersama tim teknis yang telah dibentuk.
“Untuk saat ini tahapannya sementara berjalan dan saat ini sementara melakukan penyaluran pupuk. Itu dikawal oleh pemerintah daerah, dalam hal ini instansi teknis Dinas Pertanian. Kita ada tim teknis yang dibentuk, itu yang mengawal,” ujarnya.
Pengawasan juga dilakukan melalui pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Bahkan, dalam rangkaian kegiatan penyerahan bantuan, pihak pemerintah daerah bersama perwakilan Kementerian Pertanian turun langsung melihat beberapa titik penerima bantuan.
Ia mengatakan, pengawasan lapangan merupakan bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan dan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
“Jumat kemarin saya turun bersama-sama dengan Pak Adi dari Kementerian. Ada beberapa titik kita turun, itu bagian dari pengawasan,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum program berjalan, pemerintah telah menetapkan calon petani dan calon lahan penerima bantuan.
Data tersebut juga telah melalui proses pengusulan dan dituangkan dalam dokumen serta aplikasi yang menjadi bagian dari mekanisme program pemerintah.
Dengan demikian, penerima bantuan bukan ditentukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan data calon petani dan calon lahan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
“Kita sudah ada calon petani, kemudian lahan sudah siap semua. Itu sudah melalui proses dan secara aplikasi sudah kita usulkan di awal-awal tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mendapatkan alokasi kawasan pengembangan perkebunan dengan sejumlah komoditas yang menjadi sasaran program, yakni pala, kelapa dan sagu.
Pengawasan terhadap program tersebut juga dilakukan secara berjenjang. Selain pemerintah kabupaten melalui instansi teknis dan tim yang dibentuk, pengawasan juga melibatkan pemerintah provinsi serta balai terkait.
Kementerian Pertanian turut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di daerah.
“Jadi berkaitan dengan pengawasan, baik instansi teknis, kemudian dari provinsi turun, kemudian juga dari balai. Kemudian dari kementerian juga turun menyerah,” pungkasnya.
(Heri O.Lesbata)
