Tompaso, M-Nusantara.com— Pemerintah Kecamatan Tompaso menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti para Hukum Tua se-Kecamatan Tompaso di Balai Kemasyarakatan Desa Kamanga Dua, Selasa (20/10/2026). Rakor tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari optimalisasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), evaluasi pembangunan desa, percepatan realisasi program, hingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Camat Tompaso, Stevry Pandey, S.T., M.AP, kepada M-Nusantara.com menyampaikan bahwa penagihan PBB di sejumlah desa belum maksimal. Karena itu, pemerintah kecamatan mendorong percepatan penagihan dengan melibatkan perangkat desa serta menumbuhkan kesadaran masyarakat wajib pajak.
Menarik Dibaca. . .
“Pajak bumi dan bangunan bagi desa-desa yang belum maksimal dalam penagihan PBB, jadi kami dorong tentunya juga butuh kesadaran dari masyarakat wajib pajak,” ujar Camat Stevry Pandey.
Ia menjelaskan tujuan perangkat desa menagih pajak agar masyarakat dapat menerima dengan baik kewajiban membayar sesuai ketetapan PBB. “Mohon diterima dengan baik, membayar apa yang sudah ditetapkan lewat PBB,” imbuhnya.
Selain PBB, Rakor juga mengevaluasi pembangunan yang ada di desa serta penyelesaian program menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Camat menekankan percepatan realisasi program agar seluruh kegiatan dapat tuntas tepat waktu.
Terkait situasi terkini, Camat menyampaikan adanya keluhan-keluhan masyarakat yang telah direspons melalui berbagai bantuan, termasuk bantuan pangan. “Harapan kami bisa menopang ekonomi masyarakat,” katanya.
Pada bagian lain, Rakor membahas persoalan keamanan dan ketertiban, termasuk empat masalah di Desa. Berkat kerja sama masyarakat dan dukungan Polsek, pelaku keributan telah diproses.
Pemerintah desa juga telah menyampaikan usulan perubahan terkait PBB untuk tahun depan. Camat mengusulkan agar batas waktu perubahan PBB ditetapkan sampai akhir November, mengingat jika masuk Januari baru, pengusulan perubahan akan terkendala.
Hukum Tua (Kepala Desa) Kamanga Dua, Kecamatan Tompaso, Lanny Mamesah, ST, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengusulkan perubahan daftar himpunan Ketetapan Pajak di tingkat desa. Menurutnya, usulan perubahan itu bukan tanpa alasan, sebab ditemukan sejumlah persoalan dalam data yang berjalan, mulai dari wajib pajak yang tidak memiliki objek, objek ganda, hingga nilai pajak yang tidak sesuai dengan yang diusulkan. “Ada yang ditemukan tidak memiliki objek, ada yang objek ganda, kemudian ada yang tidak sesuai nilai-nilai pajak yang diusulkan perubahan,” ujarnya.
Ia memperkirakan jumlah data yang dihapus mencapai sekitar 10 persen dari total data terkini, meski ia menegaskan bahwa pihaknya belum ingin membahas lebih jauh ihwal usulan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Lanny juga mempertanyakan kejelasan aturan, tugas, dan fungsi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengaku belum menerima informasi terkait aturan yang menjadi dasar pengelolaan koperasi tersebut, termasuk soal keberadaan karyawan yang berasal dari masyarakat desa. “Kurang lebih dari masyarakat desa 11 orang, tapi kami belum menerima informasi terkait dengan aturannya seperti apa,” katanya.
Ia pun mempertanyakan sinergitas antara manajer dan karyawan dari dinas dengan pengurus koperasi, seraya menegaskan bahwa pihak desa belum menerima produk hukum yang mengatur hal tersebut.
Rakor ini menjadi momentum konsolidasi pemerintah kecamatan bersama para Hukum Tua dalam menyelesaikan agenda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sebelum tahun anggaran berakhir.
(Farly Bujung)
