Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Kebijakan kerja fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi dibatalkan. Mulai Senin, 19 Oktober 2026, seluruh ASN di wilayah tersebut kembali diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
Pembatalan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.6.1/26.5885/SEKR-BKD tentang Pembatalan Pelaksanaan Flexible Working Arrangement bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan itu diambil setelah pemerintah menilai ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Utara sudah kembali normal.
Menarik Dibaca. . .
Sebelumnya, Pemprov Sulut melalui Surat Edaran Nomor 000.8.6.1/26.5876/SEKR-BKD tertanggal 16 Oktober 2026 menetapkan FWA selama tiga hari, yakni Senin hingga Rabu, 19–21 Oktober 2026. Namun, kebijakan itu kemudian disesuaikan melalui surat edaran terbaru yang ditetapkan di Manado pada 18 Oktober 2026 dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.IP., M.M., atas nama Gubernur Sulawesi Utara.
Dengan pembatalan tersebut, rencana kerja fleksibel yang sempat disiapkan tidak lagi berlaku. Seluruh ASN harus menjalankan tugas kedinasan dari kantor sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku. Perubahan ini menuntut penyesuaian kembali jadwal kehadiran, aktivitas perkantoran, serta pelaksanaan tugas yang sebelumnya disusun mengikuti kebijakan FWA.
Bagi perangkat daerah, pembatalan ini berarti pengaturan kerja yang telah disusun berdasarkan surat edaran sebelumnya perlu disesuaikan. Pimpinan unit kerja diminta memastikan seluruh pegawai mengetahui dan melaksanakan perubahan kebijakan tersebut.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN di lingkungan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara juga diminta menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyesuaikan sistem kerja ASN di wilayah masing-masing serta meneruskan informasi perubahan kebijakan kepada seluruh jajaran pegawai. Perubahan pola kerja ini membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar pelaksanaan tugas kedinasan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Kepala perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemprov Sulut diminta memastikan ASN kembali bekerja dari kantor. Langkah ini diarahkan untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, serta kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas kedinasan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN, jam kerja, dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Perubahan kebijakan ini bukan sekadar persoalan lokasi bekerja. Setiap perangkat daerah perlu memastikan pelaksanaan tugas, koordinasi antarpegawai, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung sesuai standar yang ditetapkan. Meski demikian, surat edaran tersebut tidak merinci indikator teknis yang digunakan untuk menyatakan ketersediaan dan distribusi BBM telah kembali normal. Dasar yang dikemukakan pemerintah dalam pembatalan ini adalah penilaian bahwa kondisi BBM di Sulawesi Utara sudah membaik.
Dengan pembatalan tersebut, ASN Pemprov Sulut kembali menjalankan pola kerja dari kantor mulai 19 Oktober 2026. Perubahan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran ASN agar mengikuti kebijakan terbaru dan memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. (**)
