Sulut, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan daftar lengkap ruas jalan provinsi beserta mekanisme pengelolaan infrastruktur di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk merespons berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kondisi jalan di daerah itu. Data yang dirilis mencakup puluhan ruas dengan total panjang mencapai ratusan kilometer yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jumat (20/3/2026)
Menarik Dibaca. . .
Berdasarkan materi resmi yang dipublikasikan, tercatat ruas jalan dengan nomor 001 hingga 069, yang dilengkapi informasi titik awal, titik akhir, serta panjang masing-masing ruas. Khusus untuk rentang nomor 043–069, terdapat 27 ruas jalan dengan total panjang sekitar 990.253 kilometer. Seluruh data ini disampaikan melalui media visual yang beredar di ruang publik dan platform media sosial.
Pemerintah daerah memberikan penjelasan bahwa pembagian kewenangan pengelolaan jalan terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan aturan yang berlaku. Jalan nasional dikelola oleh pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara jalan kabupaten/kota ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Penjelasan ini disertai dengan rincian alokasi anggaran dan mekanisme koordinasi lintas pemerintah.
Komitmen pemerintah provinsi untuk memperbaiki dan merawat seluruh ruas jalan berstatus provinsi disampaikan dalam materi tersebut. Namun demikian, secara hukum dan aturan keuangan negara, terdapat batasan bahwa anggaran APBD provinsi tidak dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan yang berstatus nasional atau kabupaten/kota. Hal ini menjadi dasar pentingnya pemahaman masyarakat terhadap status jalan di lingkungan masing-masing.
Koordinasi lintas instansi terus dilakukan sebagai upaya optimalisasi penanganan infrastruktur. Pemerintah provinsi menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jalan nasional, serta bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk jalan di wilayah administratif mereka. Upaya ini ditempuh agar penanganan infrastruktur dapat berjalan efektif dan efisien.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE mengajak warga untuk lebih teliti dalam mengenali status jalan sebelum menyampaikan informasi ke publik. Pemahaman yang utuh mengenai kewenangan pengelolaan jalan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara lebih tepat sasaran.
Melalui publikasi ini, pemerintah berharap masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan pengelolaan infrastruktur jalan di Sulawesi Utara. Dengan demikian, penyampaian aspirasi terkait infrastruktur dapat tersalurkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan status jalan yang dimaksud. (**)
