Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mengaktifkan sistem penanganan terpadu untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kebakaran yang telah berlangsung sejak Sabtu, 5 September 2026 itu memaksa pemerintah menerapkan strategi darurat dengan mengedepankan keselamatan warga di tengah kondisi medan yang ekstrem dan akses yang sangat terbatas.
Hingga hari ketiga, api terus membakar vegetasi kering di lereng gunung berapi aktif tersebut. Kondisi topografi yang terjal, minimnya sumber air, serta akses jalan yang sulit menjadi hambatan utama bagi tim pemadam yang diterjunkan di lapangan.
Menarik Dibaca. . .
Dari data sementara, luas area terdampak diperkirakan mencapai puluhan hektar, dengan titik api yang terus bergerak mendekati kawasan perkebunan dan pemukiman warga di beberapa desa penyangga.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. memerintahkan seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait untuk bergerak di bawah satu komando terintegrasi.
Dalam instruksinya, ia menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah operasional di lapangan.
“Instruksi saya kepada seluruh jajaran, bergerak cepat dan terkoordinasi. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Pastikan titik api terus dipantau secara ketat, cegah api meluas ke perkebunan dan pemukiman masyarakat, serta siapkan seluruh dukungan yang dibutuhkan di lapangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Manado, Selasa (8/9).
Gubernur juga memerintahkan penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemprov Sulut, Pemkab Kepulauan Sangihe, BPBD, TNI-Polri, dinas kehutanan, pemadam kebakaran, serta seluruh potensi yang tersedia.
Ia juga menginstruksikan agar segera dilakukan inventarisasi kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat apabila kemampuan penanganan darat terbukti tidak memadai untuk menjangkau titik-titik api di ketinggian.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari telah mengonfirmasi bahwa kondisi darurat tersebut telah dikoordinasikan langsung dengan Gubernur Sulut.
Pihak pemkab menyatakan bahwa keterbatasan penanganan melalui jalur darat memaksa mereka mengharapkan dukungan pemadaman udara atau water bombing dari Pemprov dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga saat ini, proses koordinasi teknis untuk kemungkinan penerbangan helikopter water bombing masih terus berjalan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si., menjelaskan bahwa seluruh tindak lanjut arahan gubernur harus dilaksanakan melalui sistem penanganan yang terintegrasi.
Ia menyebut pendekatan “satu data, satu komando, satu gerak” menjadi kunci efektivitas operasional di tengah keterbatasan yang ada.
“Arahan Bapak Gubernur jelas dan harus kita jalankan dengan sistem yang terukur. Data titik api, luas terdampak, arah rambatan, kondisi cuaca, personel, serta kebutuhan peralatan harus terus diperbarui secara real-time.
Dari data itulah kita menentukan langkah operasional dan dukungan yang diperlukan,” jelas Ringkuangan.
Menurutnya, fokus penanganan tidak hanya terbatas pada upaya pemadaman. Langkah-langkah strategis lain yang dijalankan mencakup pembuatan sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke perkebunan dan permukiman, perlindungan terhadap personel di lapangan, serta antisipasi dini terhadap kemunculan titik api baru di wilayah lain.
Ia juga mengonfirmasi bahwa jalur pendakian Gunung Awu telah ditutup sementara hingga proses pemadaman dinyatakan selesai demi keselamatan publik.
Pemprov Sulut melalui Ringkuangan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak memasuki kawasan yang terdampak, serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api baru di sekitar lingkungan mereka.
“Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir, aparat bergerak, dan masyarakat harus ikut menjaga.
Target kita jelas: api dikendalikan, masyarakat dilindungi, dan kawasan Gunung Awu kita selamatkan,” pungkasnya.
SATU DATA — SATU KOMANDO — SATU GERAK
Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
