Tahuna, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Dalam upaya memberikan kepastian hukum serta pemahaman yang utuh mengenai batas kawasan hutan, Pemerintah Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, menggelar kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Tingkat Desa. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 7 Oktober 2026, dimulai pukul 10.00 WITA ini berfokus pada batas kawasan mangrove serta pembahasan persoalan tumpang tindih lahan yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah kampung dan masyarakat mengenai batas kawasan mangrove, sekaligus mencari solusi atas persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.
Menarik Dibaca. . .
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Manganitu Selatan, Frangky Pontogadil, S.H.; Kapitalaung (Kepala Desa) Kampung Laine, Alci Lahonda; unsur MTK; LPM; KPMD; Kader Posyandu; Tenaga Kependidikan PAUD; Petugas Perpustakaan; Tenaga Kesehatan; serta masyarakat setempat.
Turut hadir tim dari Kementerian dan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kepala BPKH Wilayah 6 yang diwakili oleh Kendy Hard Kolinug, S.Hut.; Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Widy Astuti Kosim, S.Hut., M.Sc.; Kepala UPTD KPH Unit 3 Sangihe, Sitaro, Kabupaten Talaud, M. Farid Akbar Rindo; serta Universitas Sam Ratulangi yang diwakili oleh Ir. Hard Napoleon Pollo, M.Si.
Dalam sambutannya, Camat Manganitu Selatan, Frangky Pontogadil, S.H., menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki arti yang sangat penting bagi semua pihak. Menurutnya, pembahasan mengenai batas wilayah hutan lindung bakau tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah administratif, tetapi juga menyangkut kepastian, pemahaman, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan bakau memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Bakau berperan penting dalam menjaga ekosistem, melindungi wilayah pesisir, menjaga tempat berkembang biaknya berbagai jenis biota laut, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Camat mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dengan baik. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas mengenai batas kawasan maupun aturan pemanfaatan, hendaknya dapat disampaikan melalui forum ini.
Ia juga berharap kegiatan ini dapat mencegah kesalahpahaman di kemudian hari, khususnya antara masyarakat dan pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan. Dengan adanya pemahaman yang sama, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis, sekaligus memastikan kawasan hutan tetap terjaga.
Pemerintah Kecamatan Manganitu Selatan pada prinsipnya mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, keberhasilan pelestarian kawasan hutan tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Partisipasi dan kesadaran masyarakat merupakan bagian yang sangat penting. Karena itu, Camat mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kawasan bakau, tidak melakukan kerusakan ekosistem, serta menyampaikan kepada generasi muda bahwa lingkungan yang dijaga hari ini merupakan warisan yang akan mereka nikmati di masa yang akan datang.
“Mari kita jadikan sosialisasi ini sebagai momentum untuk membangun kesepahaman, keterbukaan, dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kawasan hutan lindung bakau di Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan,” ajaknya.
Di akhir sambutannya, Camat Manganitu Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ia berharap sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemahaman yang jelas serta bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagai rangkaian akhir kegiatan, dilaksanakan penyerahan peta kawasan hutan Kampung Laine kepada pihak terkait, yang menjadi simbol komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan hutan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.
(M. Elyas)
