Minahasa, M-Nusantara.com.- Pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Kamis (23/7/2026) berlangsung di ruang sidang Kantor Bupati setempat.
Di tengah hiruk-pikuk prosesi seremonial yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., Ketua TP PKK Minahasa Martina W. Dondokambey-Lengkong, S.E., serta jajaran Forkopimda, perhatian publik justru tertuju pada satu pesan substantif yang dilontarkan oleh Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.Ap. kepada para pejabat yang baru dilantik.
Menarik Dibaca. . .
Meskipun biasanya arahannya kerap berfokus pada penguatan disiplin birokrasi dan percepatan capaian kinerja, dalam kesempatan ini Bupati Robby menyelipkan satu kalimat yang menyentuh aspek mendasar dari kepemimpinan.
Ia secara gamblang mengingatkan agar mereka tidak bersikap jahat atau sewenang-wenang terhadap bawahannya. “Jangan jahat-jahat dengan bawahan,” ucapnya dengan nada yang tegas namun sarat makna.
Ungkapan singkat tersebut, yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara di wilayah Sulawesi Utara, sebenarnya membongkar narasi besar di balik praktik kepemimpinan birokrasi selama ini.
Seringkali, ketika seorang pejabat baru diamanahi posisi strategis, fokus utama yang disorot adalah angka-angka target pembangunan, efisiensi anggaran, atau kecepatan realisasi program.
Namun, Bupati Robby justru menggeser sudut pandang tersebut dengan mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan modern tidak hanya diukur dari produktivitas semata.
Seorang pejabat tinggi pratama adalah motor penggerak organisasi yang dituntut tidak hanya cakap dalam mengejar target kinerja, melainkan juga mampu membangun iklim kerja yang humanis.
Ia harus merangkul, menjadi teladan etika, serta memastikan bahwa setiap staf di bawahnya merasa dihargai dan terlindungi secara profesional.
Narasi yang sering terabaikan dalam kepemimpinan birokrasi adalah adanya jurang kekuasaan yang dapat memicu perilaku otoriter dan tindakan semena-mena terhadap bawahan.
Pesan Bupati Robby menjadi kritik halus terhadap budaya birokrasi yang masih menyimpan potensi intimidasi atau ketidakadilan dalam rantai komando.
Dengan mengingatkan secara langsung di hadapan pejabat tinggi dan Forkopimda, ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah lisensi untuk menindas, melainkan instrumen untuk mengangkat harkat sesama pegawai dan masyarakat yang dilayani.
Lebih lanjut, dalam arahannya , Bupati Robby menyatakan bahwa jabatan adalah amanah besar yang menuntut dedikasi tinggi.
Dunia birokrasi kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan pelayanan publik yang super cepat hingga kebutuhan transparansi dan akuntabilitas.
Budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif tidak akan terwujud jika di dalam internal tim terjadi ketegangan atau ketakutan akibat sikap arogan pimpinan. Karena itu, soliditas internal adalah kunci utama untuk mencapai kepuasan masyarakat.
“Mari kita bekerja dengan semangat melayani, bukan dilayani. Jadikan jabatan sebagai sarana pengabdian,” pesan Bupati Robby Dondokambey.
Pengembangan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa peristiwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi birokrasi biasa, melainkan momentum refleksi bagi seluruh aparatur.
Pesan “jangan jahat-jahat dengan bawahan” adalah pengingat bahwa kekuasaan sejati diuji bukan dari seberapa banyak orang yang takut, tetapi dari seberapa banyak orang yang terinspirasi dan diperlakukan dengan adil.
Di tengah gempuran target pembangunan fisik, kepemimpinan yang berperikemanusiaan justru menjadi fondasi yang tak boleh tergerus. (**)
