Minahasa, M-Nusantara.com – Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.
Bertolak dari semangat tersebut, LSM INAKOR menyoroti hingga saat ini jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa yang belum juga diisi oleh pejabat definitif.
Menarik Dibaca. . .
Kami mempertanyakan, apabila jabatan tersebut memang belum membutuhkan pejabat definitif, mengapa pejabat sebelumnya diganti? Sebaliknya, apabila jabatan Kepala Dinas PUPR merupakan posisi strategis dalam mengawal pembangunan daerah, maka sudah semestinya segera diisi oleh pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
Status Plt. pada prinsipnya merupakan solusi sementara untuk mengisi kekosongan jabatan. Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak seharusnya berlangsung terlalu lama tanpa adanya kepastian dari pemerintah daerah.
Dinas PUPR merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, serta berbagai infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa perangkat daerah strategis dipimpin oleh pejabat definitif demi memperkuat tata kelola pemerintahan.
Kabupaten Minahasa memiliki banyak aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan latar belakang teknik. Dengan potensi sumber daya manusia tersebut, publik patut memperoleh penjelasan yang objektif mengenai alasan belum ditetapkannya Kepala Dinas PUPR secara definitif.
LSM INAKOR berpandangan bahwa semakin lama jabatan strategis dipimpin oleh seorang Plt., semakin besar pula ruang munculnya pertanyaan publik mengenai kepastian tata kelola, efektivitas administrasi, serta keberlanjutan pengambilan keputusan. Kami tidak menyatakan bahwa kondisi tersebut dengan sendirinya menimbulkan pelanggaran hukum, namun kepastian kepemimpinan tetap penting untuk memperkuat akuntabilitas birokrasi dan meminimalkan potensi persoalan administratif di kemudian hari.
Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan apabila proses pembangunan infrastruktur menghadapi hambatan akibat belum adanya kepastian kepemimpinan definitif pada salah satu dinas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, LSM INAKOR mendesak Pemerintah Kabupaten Minahasa agar segera memberikan kepastian terhadap jabatan Kepala Dinas PUPR dengan mengangkat pejabat definitif apabila seluruh persyaratan administratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.
Langkah tersebut akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, sekaligus sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden untuk menghadirkan birokrasi yang kuat, efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
LSM INAKOR akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, independen, dan bertanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kepastian kepemimpinan pada jabatan strategis bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan publik dan pembangunan yang berkesinambungan.”
LSM INAKOR
