Jakarta, M-Nusantara.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik berbasis energi terbarukan, dengan fokus pada pemanfaatan tenaga surya dan pembangunan industri otomotif nasional. Arah kebijakan ini disebutnya sebagai langkah strategis untuk membawa Indonesia keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang masih menjadi beban besar bagi perekonomian.
Dalam forum “Presiden Prabowo Menjawab” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (20/3/2025), ia menguraikan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil sudah tidak dapat dipertahankan. Menurutnya, perubahan arah ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang menuntut Indonesia berani membangun kemandirian di sektor energi dan industri.
Menarik Dibaca. . .
Prabowo menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk melompat lebih jauh. Ia menyoroti dinamika industri otomotif global, termasuk sikap sejumlah produsen besar dunia seperti Toyota yang dinilainya belum sepenuhnya beralih ke kendaraan listrik murni. “Toyota ini kan masih belum mau ke arah listrik. Saya ingin total listrik, dan saya ingin listriknya itu dari matahari,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan ambisi pemerintah untuk tidak sekadar mengadopsi kendaraan listrik, tetapi juga memastikan sumber energinya berasal dari energi bersih. Di tengah tren global menuju dekarbonisasi dan penurunan emisi karbon, langkah ini dinilai dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil posisi strategis dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dunia.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pentingnya membangun industri otomotif dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung sebagai pasar bagi produk luar. “Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita harus jadi pasar mobilnya orang lain,” tegasnya—pernyataan yang membuka peluang besar bagi pengembangan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah dalam negeri. Namun, realisasi ambisi tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, investasi, dan konsistensi kebijakan ke depan. (**)
