Minahasa, M-Nusantara.com – Sebanyak 128 pemimpin desa di wilayah Kabupaten Minahasa resmi memegang tampuk kekuasaan lokal untuk periode delapan tahun ke depan. Pelantikan serentak yang akan berlangsung di Gedung Wale Ne Tou Minahasa Selasa (14/7/2026) itu akan dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP.
Momen pengambilan sumpah ini bukan sekadar seremoni seremonial. Ini adalah eksekusi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang secara fundamental mengubah durasi masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Dengan demikian, para Hukum Tua sebutan untuk kepala desa di tanah Minahasa yang akan dilantik besok harii akan memimpin hingga tahun 2034, sebuah rentang waktu yang memberi ruang lebih panjang bagi perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat akar rumput.
Menarik Dibaca. . .
Proses demokrasi di 128 desa itu berlangsung dari bulan April hingga Juni 2026, dengan mengacu pada jadwal ketat yang dirancang untuk menghindari kekosongan kekuasaan di ujung masa jabatan periode sebelumnya.
Di balik pelantikan massal ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menyelipkan target besar. Para Hukum Tua yang baru disumpah didorong untuk tidak sekadar menjadi simbol, melainkan aktor utama dalam tiga misi strategis.
Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan desa. Di era regulasi anyar ini, desa dituntut memiliki sistem administrasi yang modern, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun menjadi perhatian serius, sehingga aparatur desa harus mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersih dari celah korupsi.
Kedua, akselerasi pelayanan publik. Selama delapan tahun ke depan, warga desa menunggu terobosan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro, hingga akses kesehatan dan pendidikan yang lebih dekat dan mudah. Pelantikan ini sinyal bahwa birokrasi desa harus bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat.
Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, para Hukum Tua tidak punya alasan untuk membuat program jangka pendek yang instan.
Mereka dituntut merancang peta jalan pembangunan berbasis potensi lokal baik itu di sektor pertanian, pariwisata budaya Minahasa, maupun ekonomi kreatif yang efeknya bisa dirasakan hingga satu dekade ke depan.
Pelantikan yang akan digelar di gedung kebanggaan masyarakat Minahasa itu juga menjadi simbol rekonsiliasi dan persatuan. Di sana, berkumpul para pemimpin yang sebelumnya adalah rival dalam kontestasi pemilihan. Kini, mereka dipersatukan oleh sumpah jabatan untuk mengabdi, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan bahu-membahu membangun Minahasa dari pelosok desa.
Dengan dimulainya periode 2026–2034 ini, pemerintahan Kabupaten Minahasa optimistis bahwa fondasi pemerintahan dari level paling bawah sudah kokoh. Semua mata kini tertuju pada langkah nyata para Hukum Tua dalam menerjemahkan janji politik menjadi karya pembangunan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. (**)
