Sulut, M-Nusantara.com – Suasana Tenang dan penuh harapan menyelimuti ruang kerj a Gubernur Sulawesi Utara ketika nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) resmi diteken. Momen ini menjadi tonggak penting bagi masa depan ribuan pekerja migran asal daerah, yang selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan saat bekerja di luar negeri. Kehadiran Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Muktharudin, bersama Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., langsung menyita perhatian seluruh pemangku kepentingan yang hadir.
Tepat di tengah-tengah sambutannya yang mengalir penuh semangat, Gubernur menegaskan bahwa hari ini, Jumat (24/04/2026) adalah momen bersejarah bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara karena untuk pertama kalinya komitmen perlindungan pekerja migran dikukuhkan dalam bentuk kerja sama yang terintegrasi. “Kita tidak boleh setengah-setengah. Setiap calon PMI harus berangkat dengan legal, kompeten, dan terlindungi,” ujarnya di hadapan para hadirin. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan riuh dari perwakilan calon pekerja migran dan keluarganya yang memenuhi ruangan.
Menarik Dibaca. . .
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa para pekerja migran asal Sulawesi Utara bukan sekadar tenaga kerja kasar, melainkan duta daerah yang membawa nama harum keluarga dan provinsi di mata dunia. Ia menyebutkan bahwa Sulut dikenal sebagai salah satu daerah yang aktif mengirimkan tenaga kerja ke berbagai negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Karena itu, tanggung jawab untuk memastikan pemberangkatan secara prosedural, peningkatan kompetensi, hingga perlindungan menyeluruh menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Menteri Muktharudin dalam sambutannya mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sulut yang langsung menindaklanjuti amanat Presiden Prabowo Subianto. “Presiden memberi instruksi tegas: tidak boleh ada lagi PMI yang menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi. Dengan MoU ini, Sulut menjadi percontohan bagi provinsi lain,” tegasnya. Kerja sama ini akan membangun tata kelola terintegrasi mulai dari pendataan, pelatihan berbasis kebutuhan pasar global, hingga layanan purna pemberangkatan.
Salah satu poin paling krusial dalam perjanjian tersebut adalah pembekalan menyeluruh bagi setiap calon PMI sebelum berangkat. Mereka akan mendapatkan pelatihan keahlian teknis, pendidikan bahasa dan budaya negara tujuan, pemeriksaan kesehatan standar internasional, serta informasi lengkap tentang hak-hak hukum dan prosedur darurat. Gubernur memastikan bahwa semua itu dilakukan agar pekerja migran Sulut memiliki daya saing tinggi serta terhindar dari risiko penipuan, gaji tidak dibayar, atau kekerasan fisik di tempat kerja.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan Gubernur kepada Menteri Muktharudin dan seluruh jajaran BP2MI atas kepercayaan dan kolaborasi yang terjalin. “Saya tidak ingin kerja sama ini hanya berhenti di atas kertas. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh setiap keluarga yang mengirimkan anggota mereka bekerja di luar negeri,” tegas Gubernur dengan nada mengharukan. Beberapa perwakilan keluarga PMI yang hadir tampak menitikkan air mata haru, mengingat pengalaman pahit kerabat mereka yang pernah bekerja tanpa perlindungan.
Di akhir acara, Gubernur dan Menteri bersama-sama menyerukan yel-yel semangat: “Sulawesi Utara Maju, Pekerja Migran Indonesia Sejahtera!” Seruan itu diikuti seluruh peserta dengan penuh energi. Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa, baik yang berkarya di dalam negeri maupun yang merantau ke luar negeri. Dengan ditandatanganinya MoU ini, optimisme baru kini bersemi: tidak akan ada lagi pekerja migran asal Sulut yang pulang dalam keadaan terluka, baik fisik maupun batin. (**)
