Manado, M-Nusantara.com – Kericuhan besar mewarnai Sidang Majelis Jemaat GMIM Efata BTN Koka, Wilayah Mapanget 4, saat agenda utama pemetaan kolom dan pengurangan jumlah kolom pelayanan berlangsung tanpa kata sepakat. Puluhan pelayan khusus dan anggota jemaat meluapkan kegeraman karena proses dinilai tidak prosedural (indprosodural) dan diduga sarat manipulasi oleh oknum Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ).
Kericuhan memuncak Minggu, (26/4/2026), ketika BPMJ mulai memaparkan peta baru kolom jemaat. Sejumlah pelayan khusus yang hadir langsung mempertanyakan dasar hukum pengurangan kolom yang dinilai tidak transparan. Mereka mengklaim bahwa penataan kolom baru tersebut tidak pernah dibahas sebelumnya dalam forum musyawarah yang sah, dan data yang disajikan oleh BPMJ dinilai hanya menyuarakan kepentingan segelintir orang.
Menarik Dibaca. . .
“Sesuai dengan Edaran Aturan Gereja GMIM, penetapan pemetaan kolom harus melalui sidang majelis jemaat yang melibatkan semua unsur pelayan. Yang terjadi di sini adalah pemaksaan kehendak. BPMJ sudah membohongi kami dengan dalih bahwa data yang sudah dikirim sejak tanggal 10 April 2026—meski belum pernah diadakannya sidang penetapan pemetaan dan pengurangan kolom—sudah dikirim sepihak oleh BPMJ ke SiT GMIM. Sekali lagi: BELUM DIADAKAN SIDANG MAJELIS JEMAAT, DATA TELAH DIKIRIM KE SIT GMIM,” ujar seorang pelayan khusus.
Tata Gereja GMIM Tahun 2021 jelas menyatakan bahwa keputusan tertinggi adalah melalui mekanisme Sidang Majelis Jemaat, bukan rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat. Edaran aturan yang dikirim oleh BPMSP pun mendukung bahwa penetapan pemetaan kolom dilaksanakan melalui Sidang Majelis Jemaat.
Tudingan manipulasi dan pelanggaran aturan semakin menguat. Dari 18 peserta sidang, 10 orang menyatakan menolak, sementara 4 orang lainnya tidak memberikan tanggapan. Hasil sidang yang dimaksud meluapkan kegeraman mereka karena merasa hak-hak mereka diabaikan. Beberapa sumber menyebutkan, mekanisme yang ditempuh BPMJ dinilai menyalahi aturan karena tidak mengakomodir usulan dari basis-basis kolom yang ada. Bahkan, sejumlah pelayan khusus mengaku telah diberi informasi yang menyesatkan (bohong), misalnya pernyataan bahwa apa yang sudah dipetakan oleh BPMJ sudah tidak bisa diubah oleh pelayan khusus, padahal aturan menyampaikan bahwa penetapan pemetaan kolom harus melalui Sidang Majelis Jemaat.
Penatua Marthen Egam, yang kolomnya dibubarkan seluruhnya, menegaskan bahwa BPMJ tidak pernah membuka ruang komunikasi. Kericuhan semakin meluas ketika BPMJ dianggap tidak mampu menjawab keberatan-keberatan dasar dari peserta sidang. Sidang pun berakhir tanpa kesepakatan.
Seruan evaluasi dan langkah hukum gereja langsung digulirkan. Para pelayan khusus dan jemaat Efata yang merasa bahwa BPMJ GMIM Efata BTN Koka Wilayah Mapanget 4 telah menyalahi aturan menyatakan akan melaporkan tindakan ketua BPMJ yang dinilai indprosodural dan manipulatif—namun memaksa memotok palu sidang—kepada Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM. Mereka juga mendesak diadakannya sidang ulang yang benar-benar transparan dan sesuai dengan prosedur Tata Gereja yang berlaku.
“Kami tidak akan tinggal diam jika permainan seperti ini terus dibiarkan. Ini bukan soal kekuasaan, ini soal kejujuran dalam melayani jemaat,” tegas Pentaua Franky Lengkong.
Penulis : Valdy
