Manado, M_Nusantara.com — Pasca diterjang banjir bandang yang melanda Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, suasana darurat masih menyelimuti wilayah tersebut. Bencana alam yang datang tiba-tiba itu meninggalkan kerusakan material dan mendorong upaya penyelamatan warga menjadi prioritas mutlak.
Merespons keadaan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), secara langsung memimpin rapat koordinasi Forkopimda Sulut bersama para pemangku kepentingan terkait. Rapat digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa pagi, 6 Januari 2025, untuk membahas langkah strategis antisipasi dan penanganan pascabencana.
Dalam arahannya yang tegas, Gubernur YSK menitikberatkan bahwa evakuasi dan penyelamatan korban adalah prioritas utama saat ini. Ia menginstruksikan seluruh jajaran, termasuk TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta unsur terkait lainnya, untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat proses di lapangan. “Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Semua pihak harus bergerak cepat, bersinergi, dan hadir bersama rakyat dalam situasi darurat seperti ini,” tegasnya.
Gubernur juga menginformasi bahwa laporan mengenai bencana ini telah disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Dukungan dari pusat, berupa bantuan darurat dan pemulihan awal, diyakini akan segera disalurkan untuk meringankan beban warga terdampak di Siau.
Sebagai langkah nyata kesiapsiagaan dan komitmen kemanusiaan, Pemerintah Provinsi Sulut telah membuka Posko Bantuan Kemanusiaan. Posko yang berlokasi di lobi Kantor Gubernur Sulut ini difungsikan sebagai pusat pengumpulan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi para korban banjir bandang.
Masyarakat yang tergerak untuk turut memberikan bantuan dapat menyalurkan partisipasinya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut. BPBD ditetapkan sebagai koordinator resmi penyaluran bantuan untuk memastikan semua donasi tepat sasaran dan terdokumentasi dengan baik.
Di bawah komando Gubernur YSK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk selalu siap tanggap bencana. Komitmen ini diwujudkan melalui pemantauan langsung, koordinasi intensif dengan Aparat Penegak Hukum (APH), serta memastikan kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat, terutama di saat-saat terdampak musibah.
Dengan sinergi semua pihak, baik dari unsur pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat umum, diharapkan proses penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Pulau Siau dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan membawa kembali keberlangsungan hidup yang normal bagi warga terdampak. (**)
















