Jakarta, M-Nusantara.com – Kemendikdasmen memberikan sokongan penuh terhadap implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri yang mengatur Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital serta Kecerdasan Artifisial di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Momentum penting ini ditandai dengan prosesi penandatanganan yang digelar di Jakarta Rabu (12/3).
Menarik Dibaca. . .
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pihaknya telah merancang berbagai aksi nyata guna menyukseskan pembelajaran teknologi digital di lingkungan sekolah. Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta Rabu (12/3) itu menjadi pemicu bagi Kemendikdasmen untuk terus bergerak maju.
Dimulai pada tahun ajaran 2025–2026, mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) akan diintegrasikan sebagai opsi pembelajaran bagi peserta didik, mulai dari kelas 5 SD hingga jenjang SMA. Di samping itu, peningkatan kompetensi para pendidik juga menjadi prioritas dengan terus digalakkannya berbagai pelatihan.
Hingga saat ini, sekitar 55 ribu guru dari beragam jenjang pendidikan telah mengikuti program pengembangan kapasitas yang digagas oleh Kemendikdasmen. Program tersebut telah menjangkau hampir 38 persen satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Proses pembelajaran koding sendiri dirancang dengan beragam pendekatan, mulai dari metode tanpa perangkat digital (unplugged), pemanfaatan jaringan internet, hingga skema belajar berbasis permainan.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen di daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mengawal jalannya amanat SKB Tujuh Menteri ini di 15 kabupaten/kota. Pengawasan dan pendampingan akan dilakukan secara intensif kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan implementasi kebijakan bersama dari tujuh kementerian ini. (**)
Sumber: BPMP Sulut.
