Manado, M-Nusantara.com – Manajemen dan tim kuasa hukum SPBU Dendengan Dalam menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang dinilai mencemarkan nama baik dan menyesatkan publik.
Pemberitaan tersebut disebut mengaitkan kemacetan antrean bahan bakar minyak (BBM) dengan isu internal SPBU serta mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum (APH) di wilayah Tikala, tanpa menyertakan bukti yang jelas.
Menarik Dibaca. . .
Pihak pemilik SPBU menegaskan bahwa antrean pembelian BBM merupakan fenomena supply-demand yang dipengaruhi berbagai faktor, bukan akibat kesalahan operasional internal SPBU.
Menuduh SPBU terlibat praktik ilegal atau bersekongkol dengan pihak tertentu, tanpa bukti otentik berupa surat penyidikan, hasil uji takaran, atau penetapan status tersangka, dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara hukum.
Berikut poin-poin klarifikasi dan dasar hukum dari pemilik SPBU:
1. Tuduhan Tanpa Bukti
Pemberitaan mengesankan adanya pelanggaran di SPBU. Padahal, berdasarkan catatan resmi, Pertamina dan BPH Migas telah menyatakan operasional SPBU Dendengan sesuai aturan.
Tanpa dokumen penyidikan resmi dari kepolisian, tuduhan “pelanggaran” tidak memiliki kekuatan hukum apa pun.
2. Kaitan dengan APH Berpotensi Pencemaran Nama Baik
Pemberitaan mencoba mengaitkan kinerja aparat penegak hukum dengan kemacetan.
Faktanya, rekam jejak resmi menunjukkan aparat di wilayah Tikala turun langsung memantau dan mengatur arus kendaraan di lokasi pada pukul 17.30 WITA. Menggambarkan tugas rutin yang sudah dilaksanakan sebagai “kelalaian” merupakan bentuk serangan terhadap institusi penegak hukum yang tidak berdasar.
3. Sikap Terbuka terhadap Kritik yang Berbasis Data
Manajemen SPBU menyatakan terbuka terhadap pengawasan berbasis fakta, namun menolak segala bentuk “pengadilan opini” yang tidak didukung bukti.
Jika pihak pemberita tidak mampu membuktikan bahwa kemacetan disebabkan pelanggaran SPBU dan ketidakbecusan APH, maka pemberitaan tersebut dinilai hanya mengeksploitasi keresahan publik demi klik dan sensasi.
Pemilik SPBU menutup dengan penegasan: “Kami tidak takut diaudit. Tapi kami tidak akan diam ketika nama baik kami dan institusi kepolisian dirusak tanpa bukti. Proses hukum akan kami tempuh.” (Red)
