Gorontalo, M-Nusantara.com — Tim kuasa hukum klien JT alias Yoker dan NT menyampaikan sikap resmi terkait kasus hukum yang sedang berjalan. Mereka meminta Kepolisian Resor Gorontalo Kota bertindak objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permintaan itu disampaikan menyusul insiden yang terjadi di RSIA St. Khadijah Kota Gorontalo.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini Senin (21/9/2026), tim kuasa hukum menyebut klien mereka, JT, telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas insiden tersebut. Menurut JT, kejadian itu terjadi karena ada pemicu. Tim kuasa hukum menduga ada kerja atau pelayanan di rumah sakit yang tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). Dugaan itu, kata mereka, masih didalami.
Terkait upaya hukum, tim kuasa hukum menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan status dari tahanan sel Polres menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Kedua, menguji proses lidik, sidik, penetapan tersangka, dan tindakan penahanan yang dilakukan penyidik. Namun, rencana itu masih berupa kemungkinan karena tim masih mendalami seluruh aspek hukum formil dan materiil.
Tim kuasa hukum juga meminta penyidik Polres Gorontalo Kota memproses laporan polisi yang dibuat JT dan adiknya, NT, secara sama dan tidak diskriminatif. Pada hari insiden, kedua pihak yang berseteru sama-sama membuat laporan polisi. Namun, laporan dari JT dan NT disebut belum ada tindak lanjutnya. Tim kuasa hukum menegaskan tidak akan membiarkan laporan itu tenggelam begitu saja dan akan menempuh upaya hukum sesuai KUHAP jika tidak ditangani serius.
Selain itu, tim kuasa hukum sedang mendalami dugaan pelanggaran hukum dan etik oleh pihak RSIA St. Khadijah. Mereka mengaku telah mengumpulkan berbagai bukti. Langkah memperkarakan pihak terduga, oknum dokter, tenaga kesehatan, maupun manajemen rumah sakit masih dalam tahap pendalaman dan penyusunan.
Di akhir pernyataan, tim kuasa hukum meminta publik tidak terburu-buru menilai klien mereka. Mereka mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut mereka, JT telah menghadapi proses hukum dengan sikap gentleman. Bagi JT, kasus hukum dan etik silakan diproses sesuai ketentuan. Namun, keselamatan nyawa manusia dinilai lebih utama dibandingkan prosedur internal rumah sakit.
Pernyataan itu ditandatangani Ketua Tim Kuasa Hukum JT & NT, Susanto Kadir, di Gorontalo, 21 September 2026.
(Yance Harun)
















