Sangihe, M-Nusantara.com— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyelenggarakan Sosialisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sekaligus edukasi literasi keuangan dengan tema pentingnya menjaga laporan keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa TPAKD tidak boleh hanya dipandang sebagai sebuah tim atau forum koordinasi, tetapi harus menjadi instrumen pemerintah dalam membuka akses keuangan bagi masyarakat.
Menarik Dibaca. . .
“Kita tidak boleh melihat TPAKD hanya sebagai sebuah tim atau koordinasi, tetapi harus menjadi instrumen pemerintah untuk membuka pintu akses keuangan bagi masyarakat,” ujar Michael.
Ukuran keberhasilan adalah berapa banyak masyarakat yang bisa mengakses pembiayaan, mengembangkan usahanya, dan dapat meningkatkan pendapatannya.
Karena itu, masyarakat seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, pedagang kecil, kelompok perempuan hingga generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek program, tetapi harus menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan TPAKD.
Bupati kemudian memberikan sejumlah arahan kepada TPAKD agar program yang dijalankan memiliki dampak yang terukur.
Pertama, TPAKD harus memiliki target yang jelas dan terukur. Kegiatan tidak boleh berhenti pada sosialisasi maupun kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, harus terdapat angka yang jelas mengenai jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan, nelayan dan petani yang memperoleh akses kredit, masyarakat yang untuk pertama kalinya masuk ke sistem keuangan formal, jumlah usaha yang berhasil naik kelas, serta desa yang mengalami peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan.
Kedua, akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif harus terus diperkuat, Perbankan dan lembaga jasa keuangan diharapkan dapat melihat potensi ekonomi Sangihe secara lebih luas.
Seperti di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha layak tidak dapat berkembang hanya karena tidak mempunyai akses terhadap modal tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang merasakan kesulitan dalam proses pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari pendataan awal, persiapan administrasi hingga persyaratan bahwa masyarakat harus sudah memiliki usaha.
Hal tersebut dinilai menjadi tantangan bersama yang perlu dicarikan solusinya melalui TPAKD, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.
Michael memahami bahwa perbankan memiliki tanggung jawab administratif dan struktural dalam memilah serta memilih calon penerima kredit agar tidak menimbulkan permasalahan. Namun, hal tersebut diharapkan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang dinilai layak dan memiliki prospek usaha.
Saya pikir persoalan ini dapat cari jalan keluarnya bersama agar semakin banyak UMKM dan calon pengusaha dapat mengembangkan usahanya melalui dukungan pembiayaan yang tepat ujarnya.
Selain akses pembiayaan, Bupati juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengembangan TPAKD. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan akan semakin mengarah pada sistem pemerintahan berbasis digital.Karena itu, masyarakat yang berada di pulau-pulau tidak seharusnya selalu datang ke pusat kota hanya untuk memperoleh pelayanan keuangan.
“Proses digitalisasi harus semakin cepat dan semakin mudah dijangkau, dengan tetap memperhatikan pendampingan, interaksi, serta keamanan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Michael meminta TPAKD menyusun program yang benar-benar spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mari kita satukan data, satukan program, kemudian kita ukur bersama-sama hasilnya, katanya.
Ia menegaskan, setiap pertemuan TPAKD harus menghasilkan keputusan dan rencana aksi yang jelas, mulai dari program yang akan dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, penerima manfaat, waktu pelaksanaan hingga indikator keberhasilannya.
Dalam kegiatan tersebut, Bank SulutGo turut menunjukkan dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha secara simbolis kepada sejumlah pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
Bantuan tersebut diberikan dengan nominal modal yang berbeda sesuai dengan penerima manfaat.
Dukungan permodalan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar dapat mengembangkan kegiatan ekonominya.
Melalui kegiatan sosialisasi TPAKD dan edukasi literasi keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan dan masyarakat, sehingga akses terhadap layanan keuangan formal dapat semakin luas dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat
(Heri O.Lesbata)
