Minahasa, M-Nusantara.com — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, mengajak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Minahasa untuk ikut mengawal pengelolaan dana desa agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.
Ajakan itu disampaikan Vanda saat menghadiri kegiatan penguatan tata kelola desa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digelar di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado. Dalam kegiatan tersebut, Vanda Sarundajang bersama sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sulawesi Utara juga dikukuhkan sebagai Dewan Penasehat ABPEDNAS Sulut.
Menarik Dibaca. . .
Menurut Vanda, dana desa harus menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah, bukan justru menimbulkan persoalan hukum akibat lemahnya pengawasan.
“Pengawasan harus diperkuat agar dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan berjalan secara akuntabel,” demikian pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai, peran ABPEDNAS sangat strategis dalam memastikan fungsi pengawasan di desa berjalan optimal. Selain sebagai mitra pemerintah desa, organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran.
Kegiatan itu turut diisi dengan sosialisasi hukum bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat desa.
Vanda berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan ABPEDNAS dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Minahasa. Menurut dia, pembangunan desa yang sehat hanya bisa tercapai jika seluruh elemen bergerak bersama mengawal penggunaan anggaran secara disiplin dan terbuka.
Program Jaga Desa yang diinisiasi Kejaksaan RI itu sendiri diarahkan untuk mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel sekaligus mencegah potensi penyimpangan di tingkat desa. (**)
