Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Wakil Bupati Minahasa, Ibu Vanda Sarundajang, SS, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, terlihat hadir dalam kegiatan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pertemuan yang berlangsung khidmat itu dipusatkan di ruang kerja Wakil Bupati, didampingi oleh sejumlah jajaran pemerintah daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan anggaran.
Suasana diskusi yang konstruktif mewarnai jalannya exit meeting Selasa, (5/5/2026). BPK RI memaparkan sejumlah temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, sementara pihak eksekutif daerah menyimak dengan saksama setiap poin yang disampaikan. Kehadiran Ibu Vanda bersama Sekda Lynda menjadi sinyal kuat bahwa pimpinan daerah tidak ingin meninggalkan celah dalam proses audit, melainkan justru membuka diri seluas-luasnya untuk perbaikan sistem keuangan.
Menarik Dibaca. . .
Seluruh peserta yang hadir menyepakati pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK secara cepat dan tepat. Forum tersebut menghasilkan komitmen kolektif untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah korektif, terutama terkait administrasi dan pelaporan keuangan daerah. Jajaran Pemkab Minahasa yang hadir di antaranya dari inspektorat, badan keuangan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan.
Dengan selesainya exit meeting, proses dialog antara BPK dan Pemkab Minahasa memasuki tahap finalisasi laporan hasil pemeriksaan. Masyarakat Minahasa dapat berharap pada perbaikan nyata dalam pelayanan publik berkat pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Vanda Sarundajang dan jajarannya berpesan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti sesuai regulasi. Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis kegiatan ini menjadi titik tolak peningkatan kualitas keuangan daerah. Akuntabilitas publik pun diyakini akan terus terjaga ke depannya, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang digencarkan. (**)
