Minahasa, M_Nusantara.com – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., mengumpulkan jajaran pimpinan perangkat daerah dalam rapat finalisasi penyusunan Laporan Hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Ruang Kerja Wakil Bupati. Pertemuan yang berlangsung dengan suasana serius namun tertib ini dihadiri oleh para kepala dinas dan camat dari sejumlah kecamatan terdampak. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran.
Rapat tersebut menghadirkan Plt. Kepala BPBD, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Pertanian. Tak hanya itu, para Camat dari Tondano Barat, Tondano Timur, Remboken, Eris, dan Kakas juga tampak hadir guna menyampaikan data riil di lapangan. Kehadiran lintas sektor ini dinilai krusial mengingat Jitupasna mencakup kebutuhan infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga layanan dasar masyarakat.
Menarik Dibaca. . .
Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi data antarperangkat daerah. Vanda Sarundajang meminta setiap pimpinan untuk mencermati kembali angka dan validitas informasi yang akan disampaikan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Ia mengingatkan bahwa laporan yang tidak akurat berpotensi menghambat realisasi bantuan dan program rehabilitasi. Oleh karena itu, seluruh data harus diverifikasi berlapis sebelum dokumen resmi diterbitkan. (Kamis, 12/2/2026)
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh jajaran dalam mengumpulkan data pascabencana. Namun, ia mengingatkan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, laporan Jitupasna akan menjadi fondasi dalam menentukan skala prioritas pembangunan kembali kawasan terdampak. Masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kehidupannya, kata dia, sangat bergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil dari data tersebut.
Para camat yang hadir pun diberi kesempatan menyampaikan kondisi aktual di wilayah masing-masing. Beberapa di antaranya melaporkan masih adanya kebutuhan mendesak seperti perbaikan fasilitas umum dan pendampingan psikososial bagi warga. Suasana rapat berlangsung dinamis dengan diskusi dua arah, di mana dinas teknis langsung merespons masukan dari kecamatan untuk diselaraskan dengan rencana kerja jangka pendek.
Menjelang akhir sesi, Vanda Sarundajang berharap agar koordinasi
seperti ini terus berlanjut bahkan setelah laporan Jitupasna rampung. Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana adalah proses panjang yang membutuhkan kolaborasi tanpa sekat antarinstansi. Dengan data yang telah dimatangkan bersama, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis dapat menjalankan program pemulihan yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. (Harry)
