Minahasa, M-Nusantara.com – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., turut serta dalam Rapat Pleno Perdana Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut digelar bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang ABPEDNAS se-kabupaten dan se-kota di wilayah Sulut. Kehadiran Vanda Sarundajang menunjukkan perhatian serius pemerintah kabupaten terhadap penguatan kelembagaan desa di daerahnya.
Menarik Dibaca. . .
Rapat pleno yang berlangsung Senin, (20/4/2026) ini diselenggarakan di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Suasana khidmat menyelimuti pertemuan perdana setelah periode kepengurusan baru organisasi tersebut. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara yang dirancang untuk membangun fondasi kerja sama yang kokoh.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeillohy, S.H., M.H., yang bertindak selaku Dewan Pembina DPD ABPEDNAS Sulut. Hadir pula Anggota DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., yang juga menjabat sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Sulut. Keduanya memberikan arahan dan pandangan mengenai pentingnya sinergi antarlembaga dalam memajukan desa.
Tidak hanya itu, para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Sulawesi Utara turut memeriahkan kegiatan ini. Wali Kota Kotamobagu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, serta jajaran pengurus ABPEDNAS dari berbagai tingkatan juga hadir memenuhi ruang rapat. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan dukungan luas terhadap program-program yang akan dijalankan ABPEDNAS ke depan.
Momentum awal rapat pleno perdana ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi organisasi ABPEDNAS di seluruh Sulawesi Utara. Berbagai gagasan tentang pemberdayaan badan permusyawaratan desa mengalir dalam diskusi hangat antaranggota. Para peserta sepakat bahwa soliditas organisasi menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pendampingan desa.
Dengan terselenggaranya rapat ini, ABPEDNAS Sulut berkomitmen untuk mendukung secara penuh pembangunan desa di wilayah Sulawesi Utara. Seluruh jajaran pengurus dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota siap bergerak bersama. Diharapkan, koordinasi yang terbangun hari ini akan melahirkan program-program nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. (**)
