Minahasa, M_Nusantara.com – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Ditjen PKN VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan strategis ini berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Kerja Wakil Bupati Minahasa. Kehadiran langsung orang nomor dua di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menyambut proses audit tahunan.
Dalam pelaksanaannya, Wabup Vanda Sarundajang didampingi oleh jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, tampak hadir mendampingi bersama Inspektur dan Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa. Sinergi antara pimpinan daerah dan kepala OPD ini mencerminkan soliditas tim dalam mempersiapkan dokumen serta data keuangan yang akan diperiksa.
Menarik Dibaca. . .
Kegiatan entry meeting ini berlangsung Kamis,(12/2/2026), sebagai momentum pembuka rangkaian pemeriksaan keuangan daerah. Pertemuan awal tersebut menjadi pintu gerbang bagi tim pemeriksa dari BPK untuk memulai tugasnya dalam menguji kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan asas profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Proses pemeriksaan yang dimulai hari ini menyasar aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup audit atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan.
Wabup Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi kepada BPK yang terus mendampingi dan mengawal tata kelola keuangan di Kabupaten Minahasa. Ia berharap seluruh proses berjalan lancar dan menemukan titik terang dalam penyajian laporan yang akurat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membuka seluruh akses data yang diperlukan tim pemeriksa selama masa audit berlangsung.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah beserta jajaran Inspektorat dan BPKAD telah bekerja keras melakukan konsolidasi internal sejak beberapa pekan terakhir. Berbagai langkah pembenahan administrasi dan penguatan sistem pengendalian intern dilakukan demi meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menjadi target bersama yang terus diupayakan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Dengan dimulainya entry meeting ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis mampu mempertahankan tren positif pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi napas dalam setiap tahapan pemeriksaan. Kolaborasi antara eksekutif dan lembaga pemeriksa diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(Harry)
