Minahasa, M-Nusantara.com – Wakil Bupati Minahasa pimpin rapat evaluasi progres monitoring dan surveilans pencegahan, libatkan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar rapat evaluasi progres pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Kamis (3/9/2026) di ruang kerja Wakil Bupati.
Menarik Dibaca. . .
Di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang bersih dan akuntabel, rapat ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas mitigasi risiko sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Minahasa.
Langkah strategis tersebut diorientasikan untuk mendeteksi potensi kendala secara dini guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Wakil Bupati Minahasa secara terang menyatakan bahwa evaluasi ini penting untuk mengukur efektivitas mitigasi risiko sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja birokrasi.
Ia juga menambahkan bahwa langkah strategis tersebut berorientasi untuk mendeteksi potensi kendala secara dini guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat koordinasi komprehensif tersebut turut didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi pratama, meliputi Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bapenda, dan Kepala Kesbangpol. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh para pimpinan dinas teknis yang membidangi pelayanan publik dan infrastruktur, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas PUPR.
Keterlibatan unsur pengamanan dan administrasi internal turut diperkuat melalui kehadiran Kasat Pol-PP, Kepala Bagian PBJ, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Prokopim.
Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama dalam memastikan penerapan sistem pengawasan berbasis risiko di Kabupaten Minahasa dapat berjalan secara terintegrasi dan optimal. (**)
