Minsel, M_Nusantara.com – Proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2027 di Kecamatan Tompaso Baru secara resmi dimulai Rabu (28/1/2026). Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula GMIM Imanuel Torout.
Dalam kapasitasnya mewakili Bupati Minahasa Selatan, Theodorus Kawatu menekankan bahwa forum ini merupakan instrumen krusial untuk menjamin arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. “Musrenbang adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk memastikan setiap program tepat sasaran,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kerangka hukum ini menjadikan Musrenbang sebagai forum partisipatif resmi yang menjaring aspirasi dari akar rumput, sekaligus menjadi mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up) yang strategis.
Secara substansi, Musrenbang Kecamatan Tompaso Baru dirancang untuk menyepakati usulan program pembangunan yang bersifat lintas desa. Usulan yang terakomodasi nantinya akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk diintegrasikan ke dalam RKPD Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga menjembatani secara langsung kebutuhan lokal dengan kebijakan daerah.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan di kecamatan menunjukkan komitmen kolektif dalam proses ini. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tompaso Baru hadir lengkap, dipimpin oleh Camat Drs. Jemmy Loa, didampingi Ketua TP-PKK Kecamatan Marlin Poli, S.Pd., M.M., Kapolsek Iptu Teddy Talumepa, dan Danramil Kapten Infanteri Adri Kandowangko.
Partisipasi masyarakat juga tampak sangat luas. Hadir para Hukum Tua (Kepala Desa) se-Kecamatan Tompaso Baru, beserta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa. Berbagai elemen masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Pendamping Desa turut aktif memberikan masukan.
Tidak ketinggalan, jajaran pemerintah kabupaten juga hadir untuk memastikan koordinasi yang lancar. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemkab Minahasa Selatan hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi serta memberikan arahan teknis perencanaan.
Diharapkan, Musrenbang ini dapat menghasilkan rumusan usulan yang prioritas, tepat sasaran, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Tompaso Baru yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2027 mendatang. (**)
















