Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi antarlintas sektor guna menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak secara menyeluruh.
Langkah strategis ini dinilai sangat krusial untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, sekaligus terbebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminasi.
Menarik Dibaca. . .
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM., MSi., saat membuka kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak.
Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Minahasa pada Kamis (15/10/2026).
”Sosialisasi ini diharapkan memberikan dampak positif dan menambah pengetahuan, terutama bagi para siswa yang hadir. Lebih penting lagi bagi kita sebagai mitra dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di perangkat daerah,” kata Lynda Watania dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa agenda yang digagas oleh Dinas PPPA Kabupaten Minahasa ini bukan sekadar menjadi wadah penyampaian informasi semata, melainkan juga sebuah momentum penting untuk memperkokoh komitmen bersama.
Sinergi yang solid antara instansi pemerintah, lembaga nonpemerintah, media massa, dunia usaha, hingga elemen masyarakat luas sangat dibutuhkan agar tercipta lingkungan yang aman serta ramah bagi tumbuh kembang anak.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Kabupaten Minahasa, Deby Nelwan, melaporkan bahwa forum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman berbagai pihak mengenai krusialnya pemenuhan hak anak, baik di ranah keluarga maupun di tengah masyarakat.
Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah materi strategis turut dipaparkan secara mendalam. Materi tersebut mencakup pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, seperti hak atas kepemilikan identitas, nama, akta kelahiran, hingga status kewarganegaraan.
Di samping itu, forum ini juga membahas hak anak atas lingkungan keluarga yang kondusif, pengasuhan alternatif, bimbingan orang tua, hingga pemenuhan gizi seimbang, akses terhadap layanan kesehatan, serta hak mendapatkan pendidikan yang layak.
Aspek perlindungan khusus bagi anak dari berbagai ancaman bahaya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi juga menjadi salah satu pilar fokus utama dalam pemaparan materi.
Turut hadir langsung dalam agenda ini Kepala Dinas PPPA Kabupaten Minahasa Augustin Mangundap, jajaran pejabat dinas, tim narasumber, serta para perwakilan siswa sekolah dari berbagai wilayah di Kabupaten Minahasa. (JoSel)
