Manado, M-Nusantara.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, memimpin langkah besar dalam pembangunan ekonomi daerah dengan menetapkan serangkaian kebijakan strategis untuk tahun 2026. Arahan ini disampaikan dalam forum High Level Meeting (HLM) yang digelar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS). Pertemuan yang berlangsung di kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulut Senin, (23/2/2026), itu menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan.
Menarik Dibaca. . .
Forum yang dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Gubernur Yulius mengajak seluruh kepala daerah untuk bersatu padu menjaga stabilitas harga sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan media dinilai sebagai kunci utama keberhasilan agenda pembangunan ke depan.
Mengacu pada capaian tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan kinerja membanggakan dengan pertumbuhan mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Meski demikian, Gubernur Yulius tidak ingin berpuas diri. Pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama meskipun inflasi tahunan Sulawesi Utara per Desember 2025 tercatat rendah di level 1,23 persen. Sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi telah diidentifikasi, dengan beras (0,49 persen) dan biaya pendidikan tinggi (0,25 persen) sebagai kontributor terbesar.
Untuk mengantisipasi gejolak harga, pemerintah provinsi menyiapkan sejumlah langkah konkret. Penguatan ketahanan pangan menjadi fokus utama melalui peningkatan produktivitas padi dengan memanfaatkan teknologi dan mekanisasi pertanian. Badan Usaha Milik Daerah bidang pangan juga dioptimalkan untuk berperan sebagai offtaker sekaligus stabilisator harga di pasar. Dalam jangka pendek, Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran akan terus digalakkan guna menjaga daya beli masyarakat.
Menyongsong tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membangun empat pilar strategis sebagai fondasi transformasi ekonomi. Pilar pertama adalah transformasi digital yang mencakup percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, penguatan penggunaan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi rantai distribusi pangan. Pilar kedua fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi dengan instruksi realisasi APBD yang lebih agresif, percepatan investasi asing dan domestik, serta hilirisasi industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja.
Pilar ketiga mengusung akses keuangan inklusif melalui perluasan pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan dengan dukungan TPAKD, sekaligus penguatan literasi keuangan digital di masyarakat. Sementara pilar keempat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dengan mendorong industri halal serta mengintegrasikannya ke sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian. Keempat pilar ini dirancang untuk bekerja secara simultan menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
Melalui arahan strategis ini, Gubernur Yulius mengajak seluruh elemen daerah untuk bergerak bersama secara terukur dan penuh fokus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menciptakan iklim ekonomi yang kondusif melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah. Dengan kolaborasi yang solid dan implementasi kebijakan yang konsisten, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Utara bukan lagi sekadar target, melainkan keniscayaan yang akan membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat. (**)
