Ketika Rahasia Menjadi Senjata Kekuasaan, Privasi Terancam, dan Negara Harus Mengawasi Para Pengawas
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada seseorang yang memiliki kekuasaan besar: seseorang yang memiliki akses terhadap rahasia orang-orang yang sedang memegang kekuasaan, tetapi tidak berada di bawah pengawasan yang memadai.
Menarik Dibaca. . .
Ia mungkin tidak memiliki jabatan tertinggi. Tidak pula harus duduk di ruang pengambilan keputusan. Namun ia dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan, siapa yang sedang berkomunikasi, keputusan apa yang belum diumumkan, bahkan keraguan yang tidak pernah disampaikan seorang pemimpin kepada publik. Pengetahuan semacam itu, apabila diperoleh dan digunakan secara tidak sah, dapat menjadi sumber pengaruh yang jauh melampaui kewenangan formal.
Di situlah persoalan penyadapan menjadi serius. Kita tidak sedang membicarakan sekadar teknologi yang mampu menangkap percakapan melalui jaringan komunikasi. Kita sedang membicarakan kemungkinan lahirnya bentuk kekuasaan yang bekerja dalam senyap, mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu menyimpan informasi tersebut untuk kepentingan yang belum tentu berkaitan dengan hukum.
Dalam dunia modern, senjata tidak selalu berbentuk senapan, rudal, atau perangkat militer. Informasi dapat menjadi senjata. Rekaman suara dapat menjadi alat tekanan. Percakapan pribadi dapat berubah menjadi komoditas politik. Bahkan sebuah pesan singkat yang dikirim dalam keadaan emosional dapat memiliki nilai strategis apabila jatuh ke tangan pihak yang mempunyai kepentingan tertentu.
Pertanyaannya bukan lagi semata-mata siapa yang mendengar percakapan kita. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang menguasai hasilnya, siapa yang dapat mengaksesnya, berapa lama informasi itu disimpan, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Inilah fenomena dunia yang patut dibaca dengan serius: teknologi pengawasan berkembang semakin cepat, sementara pengendalian terhadap orang-orang yang mengoperasikannya sering kali tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.
Ketika penyadapan memasuki jantung kekuasaan Indonesia
Pengumuman Bareskrim Polri pada 3 November 2026 membuka persoalan yang tidak biasa bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Penyidik mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Salah satu sasaran yang disebut dalam keterangan penyidik adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Sasaran lain yang disebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha.
Menurut keterangan yang disampaikan Bareskrim, dugaan perbuatan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa melalui verifikasi dan tanpa prosedur yang dipersyaratkan. Penyidik juga menyampaikan adanya dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026. Dalam perkembangan awal tersebut, penyidik menyebut telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang dianggap berkaitan dengan perkara.
Informasi tersebut tentu harus dibaca secara hati-hati. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukan putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Motif, pembagian peran, tujuan pengumpulan informasi, pihak yang menerima hasilnya, dan kemungkinan penggunaan informasi tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Namun kehati-hatian itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengecilkan persoalan. Justru karena yang disebut sebagai sasaran adalah Presiden Republik Indonesia dan sejumlah kelompok penting dalam kehidupan publik, perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh.
Ada pertanyaan mendasar yang belum memperoleh jawaban terbuka: mengapa nomor Presiden diduga dimasukkan ke dalam sistem penyadapan? Informasi apa yang hendak diperoleh? Siapa yang menentukan sasaran? Apakah hasil penyadapan hanya disimpan, pernah dibaca, disalin, diserahkan kepada pihak lain, atau digunakan untuk kepentingan tertentu?
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih penting: apakah terdapat pihak yang memperoleh manfaat dari informasi tersebut?
Sebab penyadapan tidak berhenti pada tindakan mendengar. Nilai sesungguhnya sering kali justru terletak pada apa yang dilakukan setelah informasi diperoleh. Seseorang dapat menyadap untuk mengumpulkan bahan intelijen, memetakan hubungan politik, mengetahui arah kebijakan, membaca strategi bisnis, atau mengantisipasi keputusan yang belum diumumkan. Dalam keadaan yang lebih buruk, informasi dapat dipakai untuk intimidasi, pemerasan, manipulasi, atau kepentingan ekonomi dan politik.
Semua kemungkinan tersebut layak diperiksa sebagai arah penyidikan, tetapi tidak boleh dinyatakan telah terjadi sebelum ditemukan bukti.
Bayangkan sebuah keadaan ketika seorang kepala negara membicarakan rencana kebijakan yang belum diketahui kabinetnya secara lengkap. Informasi tersebut seharusnya berada dalam lingkup komunikasi yang dilindungi. Namun apabila ada pihak yang dapat mendengarnya tanpa kewenangan, pihak itu mungkin memperoleh keunggulan informasi sebelum masyarakat, pelaku usaha, bahkan sebagian pejabat negara mengetahuinya.
Di sinilah penyadapan ilegal dapat mengganggu bukan hanya privasi seseorang, melainkan juga proses pengambilan keputusan negara.
Presiden memang memiliki tanggung jawab besar dan wajib diawasi secara konstitusional. Tetapi pengawasan terhadap Presiden harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan, bukan melalui operasi rahasia yang tidak mempunyai dasar kewenangan.
Demokrasi tidak membenarkan seorang pemimpin berada di atas hukum. Namun demokrasi juga tidak membenarkan siapa pun mengambil alih fungsi pengawasan negara dengan cara melanggar hukum.
Ironinya menjadi semakin besar apabila teknologi yang disediakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga digunakan di luar tujuan yang dibenarkan. Sistem yang seharusnya menjadi alat bantu penyidikan dapat berubah menjadi pintu masuk penyalahgunaan kewenangan.
Teknologi tidak pernah mempunyai moral dengan sendirinya. Yang menentukan baik atau buruknya penggunaan teknologi adalah manusia, tujuan, prosedur, dan sistem pertanggungjawaban yang mengaturnya.
Penyadapan: antara kebutuhan negara dan ancaman terhadap kebebasan
Harus diakui, penyadapan tidak selalu merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap kejahatan yang sulit dibuktikan melalui metode konvensional. Kejahatan terorganisasi, terorisme, spionase, perdagangan manusia, dan sejumlah tindak pidana serius dapat melibatkan komunikasi tertutup yang tidak mudah dijangkau oleh penyidik.
Negara karena itu dapat diberikan kewenangan untuk melakukan intersepsi komunikasi berdasarkan undang-undang. Namun kewenangan tersebut bukan cek kosong. Ia harus dibatasi oleh tujuan yang sah, prosedur yang jelas, kebutuhan yang dapat dijelaskan, serta pengawasan yang efektif.
Di sinilah terdapat perbedaan mendasar antara lawful interception dan illegal interception.
Penyadapan yang sah bukan sekadar penyadapan yang dilakukan menggunakan perangkat resmi milik institusi negara. Penyadapan yang sah harus mempunyai dasar hukum, dilakukan oleh pihak yang berwenang, memenuhi persyaratan prosedural, mempunyai tujuan yang dibenarkan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, penggunaan perangkat resmi tidak otomatis membuat suatu tindakan menjadi sah. Apabila sistem yang dimiliki negara digunakan tanpa kewenangan atau menyimpang dari tujuan yang dibenarkan, status kelembagaan perangkat tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran.
Dengan kata lain, teknologi yang resmi tidak dapat mengubah tindakan yang tidak sah menjadi tindakan yang sah.
Dalam hukum, persoalan ini berkaitan erat dengan doktrin legality, necessity, proportionality, dan accountability. Legalitas mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas. Necessity menuntut agar tindakan memang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Proporsionalitas mengharuskan pembatasan hak tidak dilakukan secara berlebihan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Keempat prinsip tersebut merupakan pagar agar kewenangan pengawasan tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa batas.
Penyadapan juga harus dibatasi berdasarkan relevansi informasi. Apabila tindakan pengawasan dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana tertentu, informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan tersebut tidak boleh diperlakukan seolah-olah menjadi milik bebas aparat. Prinsip pembatasan tujuan dan minimisasi data harus menjadi bagian dari tata kelola pengawasan.
Tidak boleh ada logika bahwa karena negara memiliki kemampuan mendengar, maka negara berhak mendengar semuanya.
J. Edgar Hoover dan pelajaran tentang kekuasaan yang menguasai rahasia
Sejarah Amerika Serikat memberikan pelajaran penting tentang bahaya ketika lembaga penegak hukum menguasai informasi pribadi dan politik tanpa pengawasan yang memadai.
Nama J. Edgar Hoover tidak mungkin dilewatkan dalam pembahasan ini.
Hoover memimpin Bureau of Investigation sejak 10 Mei 1924, lembaga yang kemudian berkembang menjadi Federal Bureau of Investigation atau FBI. Ia bertahan hingga meninggal pada 2 Mei 1972. Hampir 48 tahun ia memimpin lembaga tersebut dan melewati delapan presiden Amerika Serikat.
Tidak adil apabila seluruh masa kepemimpinannya hanya digambarkan sebagai sejarah penyalahgunaan kekuasaan. Hoover juga berperan dalam membangun kemampuan investigasi modern FBI, memperkuat laboratorium forensik, mengembangkan sistem identifikasi sidik jari, dan meningkatkan profesionalisme penegakan hukum.
Namun keberhasilan institusional itu berjalan beriringan dengan praktik pengawasan yang kemudian menimbulkan kontroversi besar.
Hoover memahami nilai informasi. Ia memimpin lembaga yang mengumpulkan data mengenai kriminalitas, gerakan politik, aktivitas organisasi, dan kehidupan sejumlah tokoh. Dalam konteks Perang Dingin, kekhawatiran terhadap komunisme menjadi alasan bagi FBI untuk memperluas pengawasan. Tetapi sebagian operasi tersebut bergerak melampaui batas yang seharusnya dimiliki lembaga penegak hukum.
Kekuasaan Hoover tidak lahir semata-mata karena ia mempunyai jabatan sebagai Direktur FBI. Ia juga memiliki jaringan birokrasi, hubungan politik, reputasi publik, serta akses terhadap informasi yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi banyak tokoh berpengaruh.
Presiden datang dan pergi, sedangkan Hoover tetap berada di kantor yang sama. Ia menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang tidak selalu terlihat dari luar Gedung Putih.
Namun satu hal perlu diluruskan: tidak ada dasar untuk menyederhanakan seluruh hubungan Hoover dengan delapan presiden sebagai hubungan pemerasan. Pengaruhnya terbentuk melalui banyak faktor, termasuk kepercayaan politik, kemampuan institusional, antikomunisme, dan kedudukannya dalam birokrasi negara.
Pelajaran sejarahnya justru lebih dalam. Seseorang tidak harus menjadi presiden untuk mempunyai pengaruh besar terhadap presiden. Penguasaan informasi, apabila digabungkan dengan jaringan dan kewenangan institusional, dapat menghasilkan kekuatan yang sulit dikendalikan.
Pertanyaan yang muncul bukan sekadar siapa lebih berkuasa, Presiden atau Direktur FBI. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang mengawasi orang-orang yang menguasai informasi rahasia negara.
Martin Luther King Jr.: ketika pengawasan berubah menjadi intimidasi
Salah satu contoh paling kelam dari penyalahgunaan pengawasan pada masa Hoover adalah perlakuan FBI terhadap Martin Luther King Jr.
King memperjuangkan kesetaraan hak sipil bagi warga kulit hitam Amerika melalui gerakan tanpa kekerasan. Ia menjadi salah satu tokoh moral paling berpengaruh dalam sejarah Amerika modern.
Namun FBI mengawasinya secara intensif. Pada 1963, penyadapan terhadap King memperoleh persetujuan Jaksa Agung Robert F. Kennedy dalam konteks kekhawatiran pemerintah mengenai pengaruh komunis di lingkungan gerakan hak-hak sipil. Pengawasan itu kemudian menghasilkan informasi pribadi yang digunakan dalam upaya mendiskreditkan dan mengintimidasi King.
Pada November 1964, sebuah paket anonim dikirim kepada King. Paket tersebut berisi surat bernada ancaman dan rekaman hasil pengawasan elektronik. Isi suratnya menyiratkan bahwa King sebaiknya mengakhiri hidupnya sebelum informasi pribadi yang dianggap merusak reputasinya dibuka kepada publik.
Penyelidikan Komite Pilihan Senat Amerika Serikat mengenai kegiatan intelijen, yang dikenal sebagai Church Committee, kemudian mengungkap keterlibatan FBI dalam operasi tersebut. Komite juga menemukan bukti yang mengindikasikan kemungkinan pengetahuan pejabat senior FBI sebelum paket itu dikirim.
Peristiwa ini memperlihatkan perubahan fungsi yang sangat berbahaya. Pengawasan yang seharusnya berkaitan dengan keamanan negara digunakan untuk menyerang kehidupan pribadi seseorang.
King bukan sedang diadili atas suatu tindak pidana melalui proses pengadilan. Ia justru menghadapi tekanan melalui informasi yang dikumpulkan secara rahasia.
Di sinilah penyadapan kehilangan alasan pembenarannya. Ia tidak lagi menjadi alat untuk mencari kebenaran, tetapi menjadi instrumen untuk menundukkan seseorang.
Tidak perlu ada penangkapan. Tidak perlu ada ruang interogasi. Cukup dengan rekaman, ancaman, dan pengetahuan bahwa kehidupan pribadi seseorang berada dalam genggaman pihak lain.
Sejarah King mengajarkan bahwa penyalahgunaan informasi dapat menjadi bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan luka fisik, tetapi mampu menyerang martabat dan kebebasan manusia.
Marilyn Monroe dan batas antara arsip intelijen dengan legenda
Nama Marilyn Monroe juga sering muncul dalam pembicaraan mengenai pengawasan FBI pada masa Hoover. Arsip FBI memang memuat catatan mengenai Monroe, terutama terkait perjalanan, hubungan sosial, dan kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan pengaruh komunis di lingkungan pergaulannya. Berkas tersebut telah dipublikasikan melalui FBI Vault.
Tetapi sejarah harus dibaca secara bertanggung jawab. Keberadaan berkas pengawasan tidak otomatis membuktikan seluruh cerita populer mengenai rekaman intim Marilyn dengan Presiden John F. Kennedy, pemerasan politik, atau keterlibatan Hoover dalam konspirasi kematiannya.
Tidak semua kisah yang beredar di ruang publik mempunyai dasar dokumen yang dapat diverifikasi.
Pada 19 Mei 1962, Marilyn menyanyikan lagu ulang tahun untuk Kennedy di Madison Square Garden. Penampilan itu menjadi salah satu momen paling terkenal dalam sejarah budaya populer Amerika. Namun berbagai cerita mengenai hubungan pribadi keduanya tidak seluruhnya dapat dipastikan secara historis.
Marilyn meninggal pada 5 Agustus 1962. Kennedy dibunuh pada November 1963. Keduanya kemudian menjadi bagian dari sejarah yang terus melahirkan spekulasi.
Yang dapat ditarik dari arsip pengawasan Marilyn adalah kenyataan bahwa ketenaran tidak selalu melindungi kehidupan pribadi seseorang. Bahkan seorang bintang film yang dipuja jutaan orang dapat menjadi objek perhatian aparat negara ketika pergaulannya dianggap memiliki relevansi politik.
Namun kita harus membedakan antara fakta bahwa seseorang pernah diawasi dan dugaan bahwa hasil pengawasan tersebut dipakai untuk tujuan tertentu. Pembedaan ini bukan sikap lunak terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Justru inilah disiplin berpikir yang harus dijaga ketika membahas persoalan hukum.
Dunia modern: penyadapan tidak lagi mengenal batas geografis
Fenomena penyadapan kini jauh lebih kompleks daripada era Hoover. Pada masa lalu, pengawasan komunikasi membutuhkan perangkat fisik, akses terhadap jaringan telepon, atau pemasangan alat perekam. Sekarang, komunikasi manusia berlangsung melalui telepon pintar, aplikasi pesan, layanan awan, jaringan internet, perangkat kerja, dan sistem digital yang saling terhubung.
Perkembangan tersebut menciptakan peluang besar bagi penegakan hukum, tetapi sekaligus memperluas risiko penyalahgunaan.
Skandal Edward Snowden pada 2013 membuka perdebatan internasional mengenai pengumpulan data komunikasi secara massal oleh badan intelijen Amerika Serikat dan mitranya. Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa teknologi pengawasan dapat menjangkau komunikasi lintas negara dan memunculkan persoalan serius mengenai privasi, keamanan, serta pengawasan demokratis.
Fenomena perangkat lunak pengawasan seperti Pegasus juga menimbulkan perhatian global. Teknologi semacam itu dikembangkan untuk memungkinkan pemantauan perangkat digital dalam konteks tertentu, tetapi berbagai laporan internasional memperlihatkan risiko penggunaannya terhadap jurnalis, aktivis, pembela hak asasi manusia, dan tokoh publik.
Pelajaran dari berbagai kasus internasional tersebut bukan bahwa seluruh teknologi intelijen harus dihapus. Negara tetap membutuhkan kemampuan menghadapi ancaman keamanan. Namun kemampuan tersebut harus dibatasi oleh hukum dan mekanisme pengawasan yang dapat diuji.
Teknologi membuat batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin tipis. Satu perangkat dapat menyimpan percakapan, foto, lokasi, kontak, jadwal, dokumen, dan riwayat aktivitas seseorang. Apabila seluruh informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang salah, kerugiannya tidak lagi sebatas terbukanya percakapan.
Seseorang dapat dipetakan kebiasaannya. Hubungan sosialnya dapat dianalisis. Perjalanan dan pertemuannya dapat diketahui. Keputusan bisnisnya dapat diprediksi. Bahkan pilihan politiknya dapat dipengaruhi melalui informasi yang diperoleh tanpa sepengetahuannya.
Inilah yang membuat penyadapan modern memiliki dimensi kekuasaan yang jauh lebih luas daripada sekadar mendengarkan telepon.
Foucault dan Panopticon: ketika manusia takut berbicara
Filsuf Prancis Michel Foucault dalam Discipline and Punish: The Birth of the Prison membahas konsep Panopticon, gagasan rancangan penjara yang dikembangkan Jeremy Bentham.
Dalam model tersebut, seseorang dapat merasa selalu diawasi meskipun tidak mengetahui kapan pengawasan benar-benar dilakukan. Ketidakpastian itulah yang membuat orang mulai mengatur perilakunya sendiri.
Gagasan ini relevan untuk memahami masyarakat digital.
Seorang wartawan mungkin ragu menghubungi sumbernya. Seorang aktivis mungkin menahan pendapatnya. Seorang pegawai mungkin takut menyampaikan kritik. Seorang warga mungkin memilih diam ketika membicarakan persoalan publik melalui komunikasi pribadi.
Tidak ada larangan tertulis. Tidak ada aparat yang secara langsung membungkam mereka. Namun perasaan bahwa setiap percakapan dapat didengar sudah cukup untuk mengubah perilaku.
Dalam keadaan seperti itu, pengawasan tidak lagi hanya bekerja terhadap perangkat komunikasi. Ia mulai bekerja terhadap pikiran manusia.
Foucault membantu kita memahami bahwa kekuasaan modern tidak selalu membutuhkan kekerasan terbuka. Kekuasaan dapat bekerja melalui ketidakpastian, rasa takut, dan kesadaran bahwa seseorang mungkin sedang diamati.
Karena itu, penyadapan ilegal tidak hanya merugikan orang yang menjadi sasaran langsung. Dampaknya dapat meluas menjadi ketakutan kolektif. Masyarakat kehilangan keberanian untuk berbicara secara bebas karena tidak yakin lagi apakah ruang pribadinya benar-benar terlindungi.
Demokrasi membutuhkan warga yang berani berbicara, wartawan yang bebas mencari informasi, aktivis yang dapat menyampaikan kritik, dan pejabat yang mampu berdiskusi tanpa takut bahwa setiap percakapan akan dipakai sebagai alat tekanan.
Apabila rasa takut mengambil alih ruang komunikasi, demokrasi mungkin masih memiliki pemilu dan lembaga negara, tetapi kebebasan yang menjadi jiwanya mulai melemah.
Rahasia, informasi, dan doktrin kekuasaan
Dalam teori kekuasaan, informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting. Kekuasaan tidak hanya berasal dari jabatan, uang, senjata, atau pengaruh politik. Kekuasaan juga dapat muncul dari ketimpangan pengetahuan.
Pihak yang mengetahui lebih dahulu dapat menentukan langkah lebih cepat. Pihak yang mengetahui kelemahan lawan dapat membangun tekanan. Pihak yang menguasai informasi dapat mengarahkan narasi, memengaruhi keputusan, bahkan menciptakan ketergantungan.
Namun perlu dibedakan antara penggunaan informasi secara sah dan penyalahgunaan informasi.
Informasi yang diperoleh melalui mekanisme hukum dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, pencegahan ancaman, atau perlindungan masyarakat. Sebaliknya, informasi yang dikumpulkan tanpa dasar kewenangan dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dapat berubah menjadi instrumen dominasi.
Dalam konteks inilah kisah Hoover dan perkara LIMS harus dibaca sebagai dua peristiwa yang berbeda secara historis, tetapi memiliki satu pertanyaan filosofis yang sama: bagaimana mencegah penguasaan informasi berubah menjadi kekuasaan yang tidak terkendali?
Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa perkara di Indonesia memiliki motif yang sama dengan operasi FBI pada masa Hoover. Tidak ada dasar untuk menyamakan pelaku, struktur, atau tujuan kedua peristiwa tersebut. Namun sejarah internasional memberikan peringatan bahwa institusi yang mempunyai akses terhadap informasi sensitif membutuhkan pengawasan yang jauh lebih ketat daripada lembaga biasa.
Semakin besar kewenangan, semakin besar pula kewajiban pertanggungjawaban.
Indonesia dan perlindungan konstitusional atas privasi
Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap kehidupan pribadi bukan sekadar persoalan etika. Ia mempunyai dasar konstitusional.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sementara Pasal 28J mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi oleh undang-undang untuk tujuan yang sah, termasuk penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Artinya, hak atas privasi bukan hak yang sama sekali tidak dapat dibatasi. Namun pembatasannya harus mempunyai dasar hukum dan memenuhi prinsip konstitusional. Negara tidak dapat menggunakan alasan keamanan secara umum untuk membenarkan pengawasan tanpa batas.
Prinsip serupa terdapat dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut melarang campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi seseorang.
Di tingkat nasional, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi. UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan akses tanpa hak, intersepsi, dan manipulasi informasi elektronik.
Kewenangan penyadapan oleh aparat harus dibaca bersama undang-undang sektoral yang relevan, hukum acara, dan ketentuan teknis yang berlaku. Tidak ada satu prinsip yang membenarkan semua bentuk penyadapan hanya karena dilakukan atas nama negara.
Dalam perkara LIMS, keterangan Bareskrim menyebut Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan sebagai salah satu ketentuan prosedural yang relevan. Karena itu, penyidikan perlu membuka secara jelas bagaimana prosedur tersebut diduga dilanggar, siapa yang memiliki kewenangan memasukkan nomor ke dalam sistem, bagaimana proses verifikasi seharusnya berlangsung, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan hasil penyadapan.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang mengoperasikan perangkat. Harus ditelusuri pula struktur kewenangan, instruksi, persetujuan, akses, penyimpanan, pemindahan, dan penghapusan data.
Apabila benar terdapat penghapusan file dan log untuk menghilangkan jejak, persoalan hukumnya menjadi semakin serius. Jejak digital bukan sekadar catatan teknis. Ia dapat menjadi bagian penting untuk merekonstruksi peristiwa, menentukan waktu tindakan, mengidentifikasi pengguna sistem, dan menguji hubungan antarperan.
Karena itu, pengamanan bukti elektronik, pemeriksaan forensik, dan dokumentasi rantai penguasaan bukti harus dilakukan secara profesional.
Jangan hanya mencari pelaku, telusuri seluruh rantai informasi
Dalam investigasi perkara penyadapan, pertanyaan paling mendasar bukan hanya siapa yang memasukkan nomor ke dalam sistem. Pertanyaan yang lebih luas adalah bagaimana informasi bergerak setelah diperoleh.
Siapa yang mempunyai akses terhadap hasil penyadapan? Apakah hasilnya disimpan di server tertentu? Apakah pernah disalin ke perangkat lain? Apakah terdapat komunikasi mengenai hasil tersebut? Apakah informasi pernah diserahkan kepada pihak di luar jalur resmi? Apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan atau membuat keputusan berdasarkan informasi itu?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena penyalahgunaan informasi tidak selalu dilakukan oleh orang yang pertama kali mengumpulkannya.
Dalam suatu rantai peristiwa, mungkin terdapat pihak yang memberi instruksi, pihak yang mengoperasikan sistem, pihak yang mengambil data, pihak yang menyimpan, pihak yang menerima, dan pihak yang memanfaatkan. Masing-masing harus diperiksa berdasarkan bukti mengenai tindakan, pengetahuan, kewenangan, dan perannya sendiri.
Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada pelaksana teknis apabila bukti menunjukkan adanya struktur perintah yang lebih luas. Sebaliknya, jangan pula menarik orang lain ke dalam perkara hanya karena kedekatan jabatan, hubungan pribadi, atau dugaan politik yang belum dibuktikan.
Hukum pidana bekerja berdasarkan perbuatan dan pertanggungjawaban individual, bukan berdasarkan sentimen atau asosiasi.
Di sinilah profesionalisme penyidikan diuji. Publik berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka secara hukum, sementara proses pembuktian harus tetap menjaga hak setiap orang yang diperiksa.
Transparansi bukan berarti seluruh bahan penyidikan diumumkan kepada publik. Transparansi berarti proses berjalan berdasarkan hukum, dapat diawasi, dan tidak diselewengkan untuk melindungi kepentingan tertentu.
Negara tidak boleh menjadi pemilik seluruh rahasia warganya
Ada kekeliruan berpikir yang harus diluruskan: karena negara bertanggung jawab menjaga keamanan, maka negara dianggap berhak mengetahui seluruh kehidupan masyarakat.
Pandangan tersebut berbahaya.
Negara memang mempunyai kewajiban melindungi rakyat. Negara harus mampu mencegah terorisme, mengungkap kejahatan terorganisasi, dan menjaga keselamatan nasional. Namun kewajiban tersebut tidak menghapus hak dasar manusia.
Seorang wartawan berhak melindungi sumbernya sepanjang sesuai hukum. Seorang advokat mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan hubungan profesional dengan klien. Seorang dokter harus menjaga informasi medis pasien. Seorang pengusaha mempunyai kepentingan sah untuk melindungi rahasia bisnisnya. Seorang warga biasa berhak memiliki percakapan pribadi dengan keluarganya tanpa harus merasa setiap kata dapat menjadi bahan pengawasan negara.
Privasi bukan tempat bersembunyi bagi penjahat. Privasi adalah ruang yang memungkinkan manusia hidup dengan martabat, kebebasan, dan rasa aman.
Justru negara hukum harus mampu membedakan antara kebutuhan penyidikan dan keinginan untuk mengetahui segala sesuatu.
Jika setiap informasi dapat dikumpulkan hanya karena secara teknis memungkinkan, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pembatas kekuasaan.
Kewenangan negara bukanlah hak milik pejabat yang sedang menjabat. Ia merupakan mandat publik yang harus dijalankan berdasarkan hukum.
Reformasi harus menyentuh sistem, bukan berhenti pada individu
Perkara LIMS seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola teknologi pengawasan di Indonesia.
Pertama, akses terhadap sistem penyadapan harus dibatasi berdasarkan kewenangan dan kebutuhan yang dapat diverifikasi. Setiap penambahan sasaran harus mempunyai dasar administrasi dan hukum yang dapat diaudit.
Kedua, sistem harus memiliki jejak audit yang tidak mudah diubah atau dihapus oleh pengguna yang memiliki akses operasional. Penghapusan data harus tunduk pada prosedur, otorisasi, dan dokumentasi yang dapat diperiksa.
Ketiga, perlu ada pengawasan yang independen dan mempunyai kemampuan teknis untuk memeriksa penggunaan sistem. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh unit yang secara struktural berada dalam lingkungan yang sama tanpa mekanisme pemeriksaan yang efektif.
Keempat, perlu ada pemisahan kewenangan antara pihak yang mengajukan penyadapan, pihak yang menyetujui, pihak yang mengoperasikan sistem, dan pihak yang mengaudit. Pemisahan ini mengurangi risiko satu orang atau satu kelompok menguasai seluruh proses.
Kelima, informasi yang diperoleh harus dibatasi penggunaannya sesuai tujuan yang sah. Data yang tidak relevan tidak boleh disimpan atau disebarluaskan tanpa dasar hukum.
Keenam, petugas yang melaporkan penyalahgunaan kewenangan harus memperoleh perlindungan yang memadai. Sistem yang baik tidak boleh membuat orang takut melaporkan pelanggaran yang diketahuinya.
Ketujuh, audit berkala terhadap sistem teknologi pengawasan harus menjadi kewajiban, bukan sekadar tindakan setelah skandal terjadi.
Kedelapan, setiap pelanggaran harus diproses tanpa perlindungan berdasarkan pangkat, jabatan, kedekatan politik, atau posisi seseorang dalam struktur kekuasaan.
Kita harus menghindari kesimpulan bahwa kesalahan individu otomatis menjadi kesalahan seluruh institusi. Namun kita juga tidak boleh menggunakan istilah oknum untuk menutup pertanyaan mengenai kelemahan sistem.
Jika satu orang melakukan pelanggaran, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika sistem memungkinkan pelanggaran terjadi dan sulit dideteksi, sistem itu harus diperbaiki.
Membersihkan institusi bukan sekadar mengganti orang. Membersihkan institusi berarti memastikan bahwa orang berikutnya tidak dapat mengulangi penyimpangan yang sama dengan mudah.
Siapa yang menjaga penjaga?
J. Edgar Hoover meninggalkan sejarah yang tidak sederhana. Ia membangun lembaga yang kuat, tetapi juga menjadi simbol bahaya ketika kewenangan pengawasan tidak diimbangi pengendalian yang memadai. Kisah Martin Luther King menunjukkan bagaimana informasi pribadi dapat dipakai untuk intimidasi. Arsip Marilyn Monroe memperlihatkan bahwa kehidupan pribadi seseorang dapat masuk ke dalam perhatian aparat negara karena pertimbangan politik dan ideologi.
Perkara LIMS di Indonesia belum boleh disamakan begitu saja dengan sejarah tersebut. Motif dan penggunaan hasil penyadapan masih harus dibuktikan. Namun peristiwa ini cukup menjadi peringatan bahwa teknologi pengawasan harus selalu berada di bawah kendali hukum.
Presiden Prabowo berhak memperoleh perlindungan atas komunikasi dan keamanan dirinya. Tetapi hak yang sama juga berlaku bagi pejabat negara lain, wartawan, aktivis, pengusaha, dan setiap warga negara.
Penyidikan harus menjawab siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, siapa yang menerima, dan untuk tujuan apa informasi dikumpulkan. Tidak boleh ada pertanyaan yang sengaja ditinggalkan hanya karena menyentuh jabatan atau kepentingan tertentu.
Dalam filsafat hukum terdapat pertanyaan lama yang tetap relevan: Quis custodiet ipsos custodes? Siapa yang menjaga para penjaga?
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan kepercayaan buta terhadap institusi, apalagi dengan ketakutan terhadap aparat. Jawabannya harus berupa hukum yang tegas, pengawasan yang independen, transparansi yang bertanggung jawab, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku bagi semua orang.
Sebab kekuasaan yang tidak diawasi selalu memiliki kecenderungan untuk memperluas dirinya sendiri.
Kita tidak membutuhkan negara yang mengetahui seluruh rahasia rakyatnya. Kita membutuhkan negara yang cukup kuat untuk melindungi keselamatan masyarakat, tetapi cukup dewasa untuk menghormati batas-batas kewenangannya.
Jangan sampai lembaga yang diberi tugas menjaga keamanan justru menjadi sumber ketakutan. Jangan sampai teknologi yang diciptakan untuk mengungkap kejahatan berubah menjadi alat untuk mengendalikan kehidupan pribadi. Dan jangan sampai hukum hanya tajam terhadap orang yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki akses terhadap rahasia negara.
Pada akhirnya, ukuran negara hukum bukan terletak pada seberapa canggih alat penyadap yang dimilikinya, melainkan pada seberapa kuat hukum mampu mengendalikan siapa pun yang mengoperasikan alat tersebut.
Karena dalam demokrasi, tidak seorang pun boleh berada di atas hukum. Termasuk mereka yang mengetahui rahasia orang-orang yang sedang berkuasa.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA., CLI.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
