Jakarta, M-Nusantara.com – Tiga dekade telah berlalu, namun jejak darah di trotoar Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu kelabu 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai peristiwa KUDATULI tetap menyala sebagai monumen kelam dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia.
Penyerbuan secara brutal terhadap kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Megawati Soekarnoputri yang sah secara hukum oleh kelompok tandingan bersenjata dengan bantuan aparat keamanan Orde Baru bukanlah sekadar sengketa internal partai, melainkan bentuk nyata dari state-sponsored violence (kekerasan yang disponsori negara). Senin (27/7/2026)
Menarik Dibaca. . .
Temuan Komnas HAM mencatat sedikitnya lima orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang hilang, serta ratusan warga ditangkap secara sewenang-wenang, dengan kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar .
Namun, di balik kalkulasi angka kerugian materiil dan korban jiwa tersebut, terdapat pengkhianatan paling mendasar terhadap amanat konstitusi: negara telah menggunakan instrumen kekuatannya untuk menyerang rakyatnya sendiri demi mempertahankan syahwat kekuasaan.
Secara yuridis-dogmatis, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah memancangkan pasak bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), yang mewajibkan hadirnya pengakuan hak asasi dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.
Investigasi Komnas HAM yang dipelopori oleh Baharuddin Lopa dan Asmara Nababan sejak awal telah menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM berat yang mencakup perampasan kebebasan berserikat, pelanggaran hak atas rasa aman, hingga tindak keji yang menuntut adanya pertanggungjawaban komando (command responsibility) .
Instrumen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sesungguhnya telah menyediakan landasan hukum yang tegas untuk mengadili kejahatan HAM masa lalu.
KMengingat sifat kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang bersifat extraordinary, pelanggaran HAM berat tidak pernah mengenal masa kedaluwarsa (statute of limitations), sehingga alibi perjalanan waktu, termasuk penegasan bahwa Senin (27/7/2026) merupakan genap 30 tahun peristiwa kelam ini, sama sekali tidak menghapuskan kewajiban hukum negara untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut .
Ironi terbesar pasca-Reformasi terletak pada parodi penegakan hukum yang digelar di ruang peradilan. Proses hukum yang berjalan hanya mampu menjangkau para pelaksana lapangan tingkat bawah, sementara para aktor intelektual dan perwira penanggung jawab komando dibebaskan atau bahkan tidak pernah tersentuh oleh berkas penyidikan.
Penghukuman terhadap warga sipil yang hanya terbukti melempar batu di tengah pembebasan pejabat militer adalah bukti telanjang betapa hukum di negeri ini sangat tumpul ketika berhadapan dengan hierarki kekuasaan.
Sebagaimana dikritik oleh tokoh HAM Hendardi dan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, kegagalan memberikan remedy atau pemulihan hak-hak korban merupakan bentuk pembiaran yang melanggar kewajiban moral serta hukum internasional.
Usman Hamid bahkan menegaskan bahwa peristiwa ini harus dibongkar untuk mencegah terulangnya kembali, dan mendesak pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc .
Penentuan status atau janji evaluasi administratif oleh Komnas HAM dan kementerian terkait hanya akan menjadi kosmetik politik yang hampa apabila tidak ditindaklanjuti dengan pelimpahan berkas penyidikan ke Pengadilan HAM Ad Hoc .
Peristiwa KUDATULI pada hakikatnya adalah pemantik utama yang membakar gelombang perlawanan rakyat hingga berujung pada jatuhnya rezim otoriter pada Mei 1998.
Sangat ironis ketika Reformasi yang lahir dari genangan darah para korban KUDATULI justru gagal memberikan keadilan bagi mereka yang mengorbankan jiwanya demi membukakan pintu demokrasi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP,
Hasto Kristiyanto, dalam peringatan 30 tahun peristiwa ini menyebut bahwa kekuasaan otoriter yang mencoba membunuh demokrasi pada akhirnya akan tumbang, namun ia juga mengingatkan bahwa bangsa ini tidak boleh menutup mata terhadap sederet luka pelanggaran HAM masa lalu .
Ketika janji pengusutan aktor intelektual hanya berhenti sebagai komoditas pidato politik tanpa eksekusi yuridis yang nyata, maka rezim pasca-Reformasi sesungguhnya sedang melanjutkan tradisi impunitas yang ditinggalkan oleh era sebelumnya.
Penegakan hukum yang diskriminatif dan tebang pilih tidak hanya mencederai rasa keadilan keluarga korban yang berpuluh tahun menanti kepastian, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
Pada akhirnya, Tragedi KUDATULI 1996 harus ditatap sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang memangku kekuasaan di republik ini. Menegakkan keadilan bagi korban KUDATULI bukanlah bentuk dendam politik masa lalu, melainkan upaya memulihkan martabat hukum negara dan memastikan bahwa praktik kekerasan negara terhadap rakyat tidak akan pernah terulang kembali.
Adagium hukum klasik Salus Populi Suprema Lex Esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi—harus dimaknai secara utuh mencakup perlindungan rakyat dari kesewenang-wenangan penguasanya sendiri. Sebuah republik tidak akan runtuh hanya karena ancaman dari luar, melainkan akan melapuk dari dalam ketika rakyatnya kehilangan kepercayaan pada keadilan negaranya. Sebelum keadilan bagi para korban KUDATULI diwujudkan secara konkret di meja hijau, utang sejarah bangsa ini akan tetap menagih, dan Reformasi akan terus berdiri di atas fondasi hukum yang rapuh. (**)
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Pengamat Hukum)
