Manado, M-Nusantara.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) secara resmi menerima penitipan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp15.040.570.446,- yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang emas PT HWR untuk periode 2020 hingga 2025.
Langkah ini menandai babak baru dalam upaya pemulihan aset negara yang selama ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Utara.
Menarik Dibaca. . .
Uang sebesar Rp15,04 miliar tersebut selanjutnya dititipkan ke rekening penampungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bentuk pengamanan sementara atas dana yang berhasil diselamatkan.
Proses penitipan ini dilakukan setelah melalui serangkaian mekanisme hukum yang ketat dan transparan, guna memastikan setiap rupiah yang dikembalikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Pada konferensi pers yang digelar di kantor Kejati Sulut, Rabu (22/7/2026), Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan aset atau asset recovery.
Menurutnya, keberhasilan menyelamatkan uang negara sebesar Rp15,04 miliar ini merupakan wujud komitmen nyata Kejati Sulut untuk menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel demi menyelamatkan uang rakyat.
Pattipeilohy menambahkan bahwa perkara dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan tambang emas PT HWR selama lima tahun terakhir ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya penitipan dana ini, Kejati Sulut menunjukkan bahwa proses hukum yang berjalan tidak hanya mengedepankan aspek represif, tetapi juga upaya reparatif melalui pengembalian kerugian keuangan negara.
“Langkah ini menjadi komitmen nyata Kejati Sulut dalam mengawal tata kelola sumber daya alam yang bersih dan bebas korupsi di bumi Nyiur Melambai,” ujar Pattipeilohy di hadapan awak media.
Proses pengembalian uang ini juga menjadi sinyal penting bagi para pelaku korupsi bahwa aparat penegak hukum terus bergerak aktif dalam membongkar praktik-praktik ilegal yang merugikan keuangan negara.
Kejati Sulut berharap kasus PT HWR ini dapat menjadi efek jera sekaligus pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan tambang dan sumber daya alam di Sulawesi Utara, agar senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ke depannya, Kejati Sulut akan terus mendalami kasus ini lebih lanjut untuk memastikan tidak ada lagi potensi kerugian negara yang luput dari pengembalian.
Masyarakat pun diimbau untuk turut mengawal proses hukum ini agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
Dengan keberhasilan penyelamatan aset senilai Rp15,04 miliar ini, Kejati Sulut optimistis bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah akan semakin masif dan terukur, serta mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di tanah air.
Sumber :Kejati Sulut
